Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2013, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dinilai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang paling keras kepala atau "ngotot" dalam menyampaikan pendapat. Hal itu disimpulkan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) setelah melakukan survei nasional.

Peneliti Insis, Mochtar W Oetomo, mengatakan, responden yang menilai hal itu sebanyak 8,22 persen. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 17 Agustus-20 September 2013 dengan mengambil 1.070 responden di 34 provinsi.

Politisi lain yang dianggap keras kepala dalam menyampaikan pendapat yakni politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (3,27 persen), politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari (2,52 persen), politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah (2,52 persen), dan politisi Demokrat Sutan Bhatoegana (2,42 persen).

Anggota Dewan lainnya, politisi Partai Golkar Nurul Arifin (2,14 persen), politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat (1,86 persen), Ahmad Yani (1,77 persen), politisi Partai Hanura Sarifudin Sudding (1,49 persen), dan lainnya 58,22 persen. Sebanyak 15,51 persen tidak menjawab.

Apakah "ngotot" yang ditanyakan Insis bermakna positif atau negatif? Mochtar mengatakan, awalnya pihaknya ingin memaknai secara positif dan negatif. Hanya, hasil wawancara, kata dia, kecenderungan penilaian publik mengarah ke negatif.

"Setelah terkumpul data, mayoritas menilai cenderung negatif. Mungkin berhubungan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak suka cara menyampaikan pendapat dengan keras, ngotot," kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, di Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Ketika ditanya mengapa sikap Eva yang memperjuangkan hal-hal terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dianggap negatif, Mochtar mengakui bahwa Eva selama ini memang "ngotot" terkait 4 pilar. Hanya, kata dia, cara penyampaiannya kurang disukai mayoritas publik.

"Walaupun Eva memperjuangkan yang baik-baik, tapi dalam konteks masyarakat Indonesia, penyampaian pesan seperti itu negatif walaupun yang diperjuangkan positif. Gaya komunikasi seperti Priyo Budi Santoso, Joko Widodo, Anas Urbaningrum lebih disukai. Walaupun kelihatan santun, baik, tapi penuh bahasa yang bersayap," ucapnya.

Ketika ditanya dari mana dana pembiayaan survei, Mochtar mengaku bahwa dana survei hingga jumpa pers dibiayai sendiri.

"Anggota kita sudah mapan-mapan," tuturnya singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com