Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akan Evaluasi Polisi yang Punya Kerja Sampingan

Kompas.com - 16/09/2013, 14:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo akan melakukan evaluasi terkait anggotanya yang memiliki pekerjaan lain di luar tugas kedinasan. Ia menyatakan semua personel kepolisian harus bertugas sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua kita evaluasi, tidak ada yang bersifat pribadi," kata Timur, di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parleman, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Untuk diketahui, evaluasi ini dilakukan menyikapi adanya dugaan anggota polisi yang sering menyibukkan diri dalam pekerjaan tambahan. Semakin mencuat saat Aipda Anumerta Sukardi tewas ditembak orang tak dikenal di depan Gedung KPK, Jakarta, ketika tengah mengawal enam truk. Namun begitu, Timur memastikan apa yang dilakukan Sukardi merupakan tugas resmi, dan bukan pekerjaan sampingan yang dikerjakan sendiri.

"Tidak ada (side job), semua kedinasan. Kita bisa bicara, tapi itu (harus) dievaluasi," tandasnya.

Secara terpisah, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie sempat mengatakan bahwa Aipda Anumerta Sukardi tengah melakukan pekerjaan sampingan saat terjadi penembakan. Karena sebagai anggota provos, Sukardi harus melapor pada pimpinannya saat akan melakukan pekerjaan sampingan dan tidak seharusnya mengawal truk tanpa prosedur pengawalan yang berlaku.

Ronny meyakini Sukardi saat itu tidak melapor pada pimpinannya sehingga mengawal truk tersebut sendiri. Jika Sukardi sudah melapor namun tidak ada respon maka pimpinan harus bertanggung jawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com