Pengamat: Jangan Hanya Bangun Lapas Khusus Teroris

"Secara ide, kalau bangunan fisik (lapas) sepakat karena memang jumlah bangunan lapas di kita kurang, tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Tetapi, kita juga harus menyiapkan langkah-langkah pembinaan bagi para napi teroris itu," kata pengamat teroris Noor Huda Ismail saat dihubungi wartawan, Selasa (27/8/2013).

Huda mengatakan, terorisme termasuk ke dalam tindakan extraordinary crime. Untuk itu, perlu tindakan penanganan khusus agar nantinya para napi teroris bisa kembali berbaur di masyarakat.

"Tapi persoalannya, apakah SDM Lapas itu bisa memberikan treatment yang tepat bagi para napi itu?" ujarnya.

Huda mengatakan, Kemenhuk dan HAM harus menggandeng lembaga negara lain ketika memberikan pembinaan kepada narapidana terorisme, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam membangun mental para napi sebelum mereka bebas.

"Mereka yang terlibat kasus teroris itu, kebanyakan karena faktor ekonomi juga. Sehingga perlu diberi keterampilan khusus agar nanti setelah keluar mereka tidak kembali menjadi teroris," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu menyampaikan wacana untuk memisahkan terpidana kasus terorisme dengan terpidana lainnya.

Bambang menjelaskan, lapas khusus terpidana terorisme rencananya akan dibangun di sekitar Sentul, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan rencana Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). 

Seluruh tahanan kasus terorisme yang jumlahnya mencapai 400 orang akan segera dipindahkan setelah lapas khusus itu selesai dibangun. Wacana itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR dan BNPT. 

"Ya kami berwacana seperti itu, mudah-mudahan terwujud," kata Bambang seusai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (26/8/2013).