Survei Politik, Senjata atau Kambing Hitam?

Pernyataan Romy itu berdekatan dengan rilis sejumlah lembaga survei tentang pemilu. Selasa (16/7), Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan, jika pemilu diadakan pada hari itu, Partai Golkar dan PDI-P bersaing menjadi pemenang, sedangkan PPP mendapat suara 4,3 persen. Rilis hasil survei keesokan harinya, Pusat Data Bersatu (PDB) juga menyatakan PDI-P dan Golkar bersaing jadi pemenang jika pemilu digelar pada hari itu. Namun, PPP hanya meraih 2,31 persen suara.

Dalam politik Indonesia saat ini, rilis seperti yang dilakukan LSN dan PDB bukan hal yang baru. Hasil prediksi seperti yang dibangun lewat sejumlah survei tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Misalnya, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012, sejumlah lembaga survei menyatakan pilkada akan berlangsung satu putaran dengan pemenang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, pilkada ternyata berlangsung dua putaran dan dimenangi Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, kasus ”melesetnya” survei seperti di Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak terlalu memengaruhi popularitas survei dalam praktik politik saat ini. Hampir semua parpol tetap menjadikan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, seperti saat menentukan calon dalam pilkada. Calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, beberapa kali menyebut survei saat menyatakan target perolehan tingkat elektabilitas dan popularitas dalam waktu tertentu.

Partai Demokrat bahkan menyatakan pemenang konvensi pemilihan calon presiden yang mereka usung di Pemilu 2014 akan ditentukan hasil survei. Artinya, penilaian survei telah mengalahkan hal-hal seperti rekam jejak, kesamaan ideologi, serta garis perjuangan antara calon yang akan diusung dan Partai Demokrat.

Anjloknya elektabilitas, menurut hasil survei, juga banyak disebut kader Demokrat sepanjang tahun 2011 hingga awal 2013 ketika mereka bicara tentang pentingnya penyelamatan partai. Salah satu ”bentuk” penyelamatan itu adalah berhentinya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Akhirnya, hasil survei memang dapat menentukan nasib politisi di Indonesia. Akibatnya, tidak mengherankan jika ada politisi yang kebakaran jenggot lalu menuding sana-sini saat dirinya atau partainya dinilai buruk oleh survei. Sebaliknya, jangan kaget jika ada politisi yang tiba-tiba terlihat percaya diri karena menurut hasil survei dipersepsikan baik oleh publik meski karyanya belum terasa. Survei menjadi senjata atau kambing hitam?

Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Group Andrinof Chaniago menuturkan, survei memang dapat dipakai menggiring opini. Bahkan, caranya dapat dengan ”membiaskan” data. ”Misalnya dengan mengatakan, menurut survei, capres A akan ada di urutan satu jika berpasangan dengan Z. Padahal, belum tentu ini karena A hebat, siapa tahu justru Z yang hebat. Pasalnya, saat capres B dipasangkan dengan Z, ternyata juga menjadi di urutan satu,” ujar Andrinof.

Dengan pertimbangan itu, Andrinof yang juga mantan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia setuju perlu ada pihak independen untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap sejumlah survei. (M HERNOWO)