Achsanul Qosasi Bantah Peras Direksi Merpati

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi Senayan mulai gerah. Satu per satu menyampaikan bantahan tak terkait dalam laporan yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Laporan itu mengenai dugaan pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oknum anggota DPR. Setelah melaporkan dua nama, terakhir Dahlan kembali memasukkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras kepada Badan Kehormatan DPR. Dugaan ini tanpa disertai bukti.

Kali ini, bantahan datang dari politisi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang saat ini duduk di Komisi XI DPR. Ia menanggapi informasi bahwa ada upaya pemerasan terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Sebelumnya, ada perbincangan antara anggota DPR dan para direksi.

"Jadi, kami bukan dalam meminta (fee) di dalam forum kecil itu. Diskusi kecil itu biasa. Tidak ada pemerasan. Tuduhan memeras ini menyakitkan," ujar Achsanul, Jumat (9/11/2012), dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengungkapkan, sekitar 2-3 bulan lalu, Komisi XI sempat melakukan rapat kerja dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, sebelum rapat dimulai, 10-15 orang anggota Komisi XI berbincang di ruang komisi sambil menunggu anggota Dewan lainnya. Dalam diskusi kecil itu, Achsanul mengatakan, pihak Merpati dihadiri oleh tiga direkturnya, yakni Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Muhammad Roem, dan Direktur Operasional Asep Eka Nugraha. Sementara itu, anggota Komisi XI yang ada di antaranya yakni Zulkflimansyah, Sumaryoto, Andi Timo, dan Linda Megawati.

"Yang aktif saat itu bertanya ke saya soal business plan-nya yang belum kami terima karena business plan sebelumnya, saat Dirut Merpati masih Pak Johnny, lengkap dan detail sekali. Sementara itu, business plan Pak Rudy tidak ada," katanya.

Ia menegaskan, tidak ada candaan soal meminta jatah ataupun commitment fee yang dilontarkan anggota Dewan saat itu. Perbincangan membicarakan soal penyertaan modal negara (PMN).

"Tidak ada candaan yang menjurus ke arah situ. Sama sekali tidak ada. Makanya, saya bingung kenapa pertemuan itu disebut Pak Dahlan sebagai upaya pemerasan," ucap Achsanul lagi.

Achsanul menyatakan, kepentingan Komisi XI dengan Rudy hanya untuk menanyakan rencana bisnis Merpati, tak membahas persetujuan PMN. Pasalnya, pembahasan PMN Merpati senilai Rp 561 miliar sudah disetujui pada masa kepemimpinan Sardjono Johnny. Namun, anggota Dewan sempat mengklarifikasi soal perlu tidaknya PMN itu. Sebab, saat baru memimpin, Rudy pernah melontarkan bahwa Merpati tidak perlu PMN.

"Kami tanyakan di diskusi itu apa betul tidak perlu PMN? Ternyata dia (Rudy) bilang masih perlu. Kalau begitu, kami langsung minta business plan-nya. Tidak bahas lagi soal besaran PMN karena sudah disetujui sebelumnya," ujar Achsanul.

Achsanul menjamin, disetujuinya PMN senilai Rp 561 miliar untuk Merpati pada masa kepemimpinan Jhonny tanpa ada janji commitment fee. "Kami jamin tidak ada karena kami tahu Merpati itu perusahaannya selalu rugi. Nilai kerugiannya sampai Rp 778 miliar, sementara utangnya Rp 2 triliun. Duit dari mana lagi, masa iya kita mintakan duit lagi," katanya.

Baca juga:
Bertemu Direksi BUMN, 5 Anggota DPR Memeras?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR