Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu "Poco-Poco Kepemimpinan", Sindir Pemimpin Maju Mundur

Kompas.com - 26/05/2024, 18:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya membandingkan dengan China terkait tidak adanya arah kebijakan pemerintah, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat menyindir dengan minta dibuatkan lagu berjudul “Poco-Poco Kepemimpinan”.

Sebab, menurut Megawati, kepemimpinan di Indonesia dinilai maju dan mundur seperti tarian saat lagu “Poco-Poco” dinyanyikan.

“Ini kan yang saya gambarkan sebagai tarian 'Poco-Poco'. Tariannya tuh bagus lho, saya suka nari 'Poco-Poco', kompak dan berirama. Namun, kalau dalam politik jadi aneh arah bangsa nanti udah maju, lain visi misi mundur gitu. Siapa yang rugi? Bangsa sendiri,” kata Megawati menutup rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Dia lantas memberi contoh maju mundurnya kepemimpinan lewat peristiwa tahun 1965, berubahnya status Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, dan Pemilhan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Oleh karena itu, Megawati sempat menyindir dengan minta dibuatkan lagu “Poco-Poco Kepemimpinan” oleh salah satu kader PDI-P yang juga diva Tanah Air, Krisdayanti.

"Ya saya boleh kalau ini tolong bikinkan lagu namanya adalah ‘Poco-Poco Kepemimpinan’. Siapa yang bisa bikin hayo bikinin dah, mana dia tadi namanya Mba Krisdayanti, bikinlah supaya nanti lagunya iramanya itu…. Ayo bikin karena kayak poco-poco gitu kan tapi ini kepemimpinan lho, kebanyang enggak? Pusing dah,” ujarnya.

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan keperihatinannya atas pemerintahan. Sebab, dinilai tidak memiliki kesinambungan lantaran tidak adanya pola pembangunan jangka panjang.

Bahkan, Presiden ke-5 RI ini sempat menyebut nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappneas) atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.

Baca juga: Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Menurut Megawati, Suharso sendiri bingung saat ditanya olehnya soal konsep jangka panjang negara ke depan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kan di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) masuk Pak Suharso Bappenas, lah saya malah bingung. Kalau (saya) nanya, ‘Pak konsep ke depan itu RPJMN’, loh saya tuh sampai nanya sendiri akhirnya beliaunya malah yang bingung. ‘Loh Pak ini disandingnya sama apa sih, terus piye sih carane'. (Dia) gitu (seperti pusing), bingung kan (itu). Loh kenapa (dia begitu), ya ndak tahu saya,” katanya.

Oleh karena itu, Megawati mengingatkan bahwa kursi kepemimpinan sangat berbahaya apabila berada di tangan yang tidak mumpuni dan tidak punya empati.

Megawati sebelumnya juga membandingkan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China. Menurut Megawati, Presiden Xi Jinping diminta membuat visi misi pemerintahan sampai 100 tahun.

Baca juga: Megawati: Lebih Baik Aku Cinta Padamu, Susah Banget Pakai Saranghae, Bukannya Menghina...

“Sekarang ini kan kelihatan tidak ada konsep. Seperti RRT, Xi Jinping itu sudah disuruh bikin untuk ke depan, visi misi 100 tahun. Terakhir, beliau kirim surat sama saya sudah disuruh lagi untuk bikin 100 tahun lagi. Berarti yang namanya RRT itu punya 200 tahun lho arah. Saya bilang aduh gila juga tapi perlu,” ujarnya

Megawati menyebut, bangsa saat ini berjalan ke arah yang tidak jelas karena faktor pemimpin yang tidak memiliki konsep negara yang disebutnya sebagai negara paripurna.

“Orangnya (China) kan katanya 1,6 miliar, kita cuma seperapatnya 270 (juta). Gini aja kok masih morat-marit, kocar-kacir enggak jelas maunya ke mana pemimpinnya, maunya ke mana rakyatnya,” ujarnya.

Dalam pidato politiknya, Megawati memang berbicara mengenai konsep negara paripurna yang dibuat oleh Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

Menurut Megawati, negara paripurna itu adalah yang berdaulat di bidang politik sehingga tidak mau dijajah. Lalu, berdiri di atas sendiri di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Baca juga: Tidak Akan Sampaikan Sikap Politik di Rakernas, Megawati: Enak Wae, Gue Mainin Dulu Dong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com