Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Kompas.com - 04/05/2024, 10:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto berkeinginan membentuk sebuah forum silaturahmi dengan para Presiden RI yang pernah menjabat.

Yakni dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI yang sekaligus saat ini masih menjabat, Joko Widodo.

Keinginan untuk membentuk forum tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menyebut, Prabowo ingin ada semacam kelompok presiden (presidential club) yang mempertemukan dirinya dan kepala negara pendahulunya itu.

Baca juga: “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Dahnil dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Lewat pertemuan tersebut, Prabowo ingin para presiden terdahulu berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing memimpin negara.

Selain itu, dari Megawati, SBY dan Jokowi, Prabowo juga ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan.

Baca juga: Prabowo Dinilai Bisa Bentuk Presidential Club, Tantangannya Ada di Megawati

Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting lantaran mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara.

Prabowo diketahui sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih RI untuk masa jabatan 2024-2029 oleh KPU RI pada Senin (22/4/2024).

Pasangan ini memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional mengungguli dua kandidat lain. Menurut jadwal, pelantikan keduanya bakal digelar pada 20 Oktober 2024.

Rukun dan guyub

Di balik itu semua, Prabowo berharap, sebagai bangsa besar, para pemimpinnya kompak, rukun, dan untuk guyub memikirkan serta bekerja demi kepentingan rakyat banyak.

"Terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik," imbuh Dahnil.

"Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua," jelasnya.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 24 April 2023, Prabowo mengatakan, rakyat akan menuntut semua unsur pemimpin negara untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Baca juga: Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

 

 

Baca juga: Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Pihaknya juga kerjasama kepada semua pihak dalam menjalankan pemerintahan yang akan ia pimpin pada 2024-2029.

“Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat indonesia, termasuk untuk yang tidak memilih saya,” tuturnya.

Jokowi tanggapi positif

Sebagai Kepala Negara yang masih menjabat, Presiden Joko Widodo menanggapi rencana pembentukan Klub Presiden.

Menurut Jokowi, keinginan tersebut merupakan hal bagus.

"Bagus. Bagus, bagus," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

Presiden juga menyebut jika rencana itu jadi direalisasikan maka kegiatan silaturahmi antar presiden dari masa ke masa bisa saja dilakukan dua hari sekali.

"Dua hari sekali ya enggak apa-apa," ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut bahwa presidential club nantinya juga akan digunakan untuk meminta masukan menyusun kabinet, Jokowi ingatkan soal hak prerogatif presiden.

Baca juga: Jubir Ungkap Keinginan Prabowo Duduk Bareng Para Presiden RI: Jokowi, SBY, hingga Megawati

Meski begitu, ia menilai pihak lain boleh memberikan usulan sepanjang dimintai saran.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih," kata Jokowi.

"Kalau minta saran kan enggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan, nimbrung, lha itu yang enggak bener," tegasnya.

Merangkul

Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan tujuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto merangkul seluruh kekuatan bangsa bukan diartikan mengajak semua kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan, buat masuk ke dalam pemerintahan diperlukan komunikasi mendalam agar ada kesamaan visi dan misi yang dimiliki.

"Ini adalah platform utamanya, bahwa menginginkan semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun," kata Wihadi dalam program Satu Meja The Forum dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Kamis (2/5/2024).

Wihadi menyampaikan, sejak awal Prabowo memiliki pandangan dalam membangun bangsa dibutuhkan kerja sama dari semua elemen bangsa, baik itu dari partai politik ataupun masyarakat umum.

Baca juga: Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Dia juga menilai sangat wajar jika publik mengartikan ajakan Prabowo buat bersama membangun bangsa dianggap hanya untuk partai politik. Padahal, kata dia, ajakan itu tidak sebatas merangkul partai politik.

"Setelah kontestasi Pilpres selesai saatnya kita untuk membangun, sama-sama kita membangun. Jadi merangkul ini dalam artian sama-sama membangun," ujar Wihadi.

Wihadi juga tidak bisa menyalahkan jika imbauan Prabowo merangkul semua kalangan masyarakat dianggap sebagai ajakan duduk bersama di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akan tetapi, kata Wihadi, buat duduk di pemerintahan perlu kesamaan visi dan misi supaya roda program dan kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com