Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanya Siapa Menteri Bayar Pajak Paling Tinggi, Bahlil dan Zulhas Tunjuk Luhut

Kompas.com - 22/03/2024, 16:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju kompak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembayar pajak tertinggi di antara para menteri.

Momen tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo bertanya kepada para menterinya soal siapa yang membayar pajak paling tinggi.

Kejadian itu berlangsung sebelum Presiden dan anggota kabinet selesai melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak secara online di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/3/2024).

"Ini (yang) paling tinggi (pajaknya) siapa ini?" kata Jokowi.

Baca juga: Luhut Ungkap Rencana Investasi Produsen Mobil Listrik China di RI

Mendengar pertanyaan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balik Lahadalia menyinggung sosok yang menggunakan jas.

"Yang pakai jas," kata mereka.

Zulhas dan Bahlil kemudian menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang memakai jas hitam.

Dalam acara pelaporan SPT itu, hanya Menteri Luhut yang memakai jas.

"Yang paling banyak yang pakai jas," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

"Kalau sudah pakai jas, bayar yang paling banyak," kata Menteri Bahlil menimpali.


Presiden Jokowi dan para menteri lain pun tertawa mendengar pernyataan itu.

Adapun SPT yang dilaporkan oleh Presiden dan menteri merupakan SPT 2023.

Baca juga: Luhut Pamer Bawa 3 Investasi Jumbo dari China ke RI

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, batas akhir pelaporan SPT untuk orang-perorang jatuh pada 31 Maret 2024.

Ia mengimbau seluruh masyarakat segera melaporkan SPT mereka.

"Jadi pada bulan-bulan ini memang diimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu di atas Rp 54 juta per tahun mereka diharapkan mengisi untuk SPT tahun 2023-nya," kata Sri Mulyani.

"Untuk tahun ini pda tanggal 31 jadi ini masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya, jadi tidak harus pergi ke kantor pajak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Nasional
Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Nasional
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Nasional
Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Nasional
Megawati Kenang Drama 'Dokter Setan' yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Megawati Kenang Drama "Dokter Setan" yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Nasional
Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com