Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Jokowi Bisa Beri Masukan ke Prabowo Ketika Sudah Menjabat Presiden, Yusril: Itu Normal

Kompas.com - 21/03/2024, 07:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) bisa saja memberi masukan hingga nasihat kepada Prabowo-Gibran ketika sudah resmi menjabat presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, itu adalah sesuatu yang normal, meski Jokowi tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan Prabowo nantinya.

"Bisa saja sebenarnya. Artinya dari luar kabinet kan ya bisa saja memberi nasihat, masukan, pendapat, dan lain-lain kepada presiden dan wapres yang terpilih. Dan itu normal saja," ujar Yusril saat ditemui di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2024

Yusril menilai Jokowi tetap bisa mengambil peran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran di masa yang akan datang.

Adapun Prabowo sejauh ini selalu mengklaim bahwa Jokowi ada di belakangnya. Dia menyebut Koalisi Indonesia Maju sebagai 'timnya Jokowi'.

"Walaupun andai kata beliau tidak duduk di struktur pemerintahan, tapi dapat tetap mengambil satu peran, entah memberi masukan, pertimbangan bisa saja dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, terkait wacana Jokowi memimpin koalisi besar, Yusril menegaskan belum pernah ada rapat soal itu di koalisi pendukung Prabowo.

Baca juga: Prabowo Sebut Dunia Pantau Pemilu 2024: Mereka Terkesan Pemilu Kita Tertib

Dia menduga Jokowi memimpin koalisi besar adalah wacana yang berkembang.

"Belum dengar saya. Jadi secara resmi belum pernah ada rapat partai koalisi untuk membahas persoalan tersebut. Jadi memang wacana wacana berkembang, bisa saja," kata Yusril.

"Tapi kita... Saya sendiri belum bisa berkata apa-apa karena memang belum secara resmi dibahas dalam rapat Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu 2024.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional, Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi dengan perolehan 96.214.691 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi paling buncit dengan raihan total 27.040.878 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com