Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Mau Bangun 300 Fakultas Kedokteran, IDI: Sangat Berlebihan, Akan Muncul Pengangguran Intelektual

Kompas.com - 06/02/2024, 12:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi merespons janji calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang akan membangun 300 fakultas kedokteran (FK) jika terpilih menjadi presiden RI.

Janji tersebut disampaikan pada debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024).

Menurut Adib, pembangunan 300 FK tersebut sangat berlebihan.

Sebab, menurut dia, persoalan kekurangan dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

"Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," ujar Adib dalam keterangan persnya, seperti dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI pada Selasa (6/2/2024).

"Kenapa saya katakan begitu tadi? Yang menjadi masalah yang belum tersampaikan pada saat bicara tentang kebutuhan FK, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Janji Bakal Bangun 300 Fakultas Kedokteran jika Terpilih Jadi Presiden

Dengan demikian, Adib menilai mestinya persoalan tingginya biaya kuliah kedokteran inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah.

Dia melanjutkan, jika dibuka 300 FK dan tidak memperhitungkan aturan maka dikhawatirkan nantinya terjadi banyaknya dokter yang menganggur.

"Kalau sekarang dibuka kemudian 300 FK, yang itu kemudian tidak diikuti dengan sebuah aturan dan tidak memperhitungkan terkait dengan kebutuhan maka kita lima tahun lagi akan dihadapkan overload," jelas Adib.

"Pada bahasa kami, mohon maaf, akan muncul pengangguran intelektual, profesional yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh negara, yakni profesi dokter lalu dia tidak mendapatkan tempat pekerjaan karena saking banyaknya," tambahnya.

Baca juga: Joget Sambil Hujan-hujanan di Hadapan Warga Sulut, Prabowo: Saya Tidak Kedinginan

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih menjadi Presiden mulai tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam debat kelima pilpres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu.

"Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92 (fakultas), kita akan membangun 300 fakultas kedokteran," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan, pembangunan fakultas kedokteran itu dilakukan demi mengatasi kekurangan sumber daya dokter di dalam negeri.

Dia mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. "Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan 140.000 dokter dan akan segera kita atasi," ujar Prabowo.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Ajak Masyarakat Beri Sanksi Etik ke Prabowo-Gibran

Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga mengungkapkan, rencana ini merupakan bagian dari rencana besar Prabowo-Gibran yang diberi nama strategi transformasi bangsa.

Menurut Prabowo, inti dari strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia.

Di bidang kesehatan, selain membangun fakultas kedokteran, Prabowo pun berjanji akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten/ kota dan puskesmas modern di setiap desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com