Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ganjar-Mahfud, Abdee "Slank" Undur Diri dari Komisaris PT Telkom

Kompas.com - 20/01/2024, 16:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Abdi Negara Nurdin atau Abdee "Slank" menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia.

Hal ini dia nyatakan karena grup band Slank telah mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya mau disclaimer dulu, karena tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini," kata Abdee saat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Jalan Potlot III, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2024).

Abdee menyatakan telah melayangkan surat pengunduran diri ke perseroan pada Jumat, kemarin.

Baca juga: Faktor Abdee Slank Bikin Saham Telkom Moncer? Ini Kata Analis

Dia bilang, hal itu dilakukan untuk menghormati aturan dan nilai-nilai etika yang ada.

"Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri," ucap Abdee.

Lebih lanjut dia menyebut langkah ini merupakan bagian dari perjuangan Slank. Sang gitaris menyatakan bahwa Slank selalu mendukung Reformasi di Indonesia sejak tahun 2014.

Ia berharap, bersama Ganjar-Mahfud, segala praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

"Cita-cita reformasi harus terus berjalan. Kolusi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan. Kita harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tuturnya.

Baca juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Bimbim: Lu Enjoy Enggak?

Sebagai informasi, Abdee diangkat menjadi komisaris independen PT Telkom Indonesia pada tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir yang mengangkat Abdee langsung.

Kala itu, pengangkatan Abdee menjadi sorotan. Sebab, pengangkatannya menambah panjang daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.

Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yang telah lebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah, antara lain Fadjroel Rachman selaku Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com