Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Program Susu Gratis, Cak Imin: Susunya Enggak Ada, Pasti Impor

Kompas.com - 04/01/2024, 10:40 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyentil pemberian susu dan makan siang gratis yang menjadi program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara “Slepet Imin” di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Menurut Cak Imin, ketersediaan bahan baku pembuatan susu di Indonesia masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dijanjikan itu.

Baca juga: Sindir Program Susu Gratis, Cak Imin: Terlambat kalau Sudah SD Baru Dikasih Gizi

 

Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program pasangan calon nomor urut 2.

“Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, (tapi) itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu,” kata Cak Imin.

“Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor?” ucap dia. 

Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita.

Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), melainkan sejak dalam kandungan.

Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan, stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Baca juga: Ketika Gibran Kembali Tegaskan Tak Berkegiatan Politik Saat Bagi-bagi Susu di CFD, tapi Tak Jelaskan Asal Susu

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target 9 bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucap dia.


Menurut Cak Imin, pemberian susu gratis setelah untuk anak-anak merupakan upaya terlambat.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Anies Baswedan tidak ingin membuat program yang terlambat.

“Kalau sudah SD baru dikasi gizi, itu namanya terlambat, maka Amin tidak mau termasuk dalam orang-orang yang terlambat,” kata Cak Imin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasional
TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

Nasional
Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia vs Irak di GBK

Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia vs Irak di GBK

Nasional
Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Nasional
PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

Nasional
SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

Nasional
KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

Nasional
Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Nasional
Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti kan Nabrak Sendiri

Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti kan Nabrak Sendiri

Nasional
Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Nasional
Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Nasional
Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Nasional
Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Nasional
Ketum PBNU Sebut Jokowi Sudah Janjikan Konsesi Tambang sejak 2021

Ketum PBNU Sebut Jokowi Sudah Janjikan Konsesi Tambang sejak 2021

Nasional
Jubir KPK Harap Pimpinan Selanjutnya Betul-betul Berintegritas

Jubir KPK Harap Pimpinan Selanjutnya Betul-betul Berintegritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com