Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Pemindahan Ibu Kota RI ke Yogyakarta

Kompas.com - 03/01/2024, 23:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tanggal 4 Januari terdapat peringatan peristiwa terjadinya pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta.

Peristiwa itu terjadi pada 4 Januari 1946. Ibu Kota terpaksa dipindahkan secara diam-diam ke wilayah Yogyakarta. 

Sejarah Pemindahan Ibu Kota RI

Melansir situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, meskipun Indonesia sudah merdeka namun Belanda masih berupaya menjajah Indonesia.

Kala itu tentara Sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA (Netherland Indie Civil Administration) datang ke Jakarta.

Kondisi keamanan yang tidak menguntungkan itu membuat Presiden Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

Dari rapat tersebut disepakati untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di luar Jakarta. Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota RI sementara.

Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Ibu Kota RI Harus Pindah

Pada tanggal 3 Januari 1946, presiden Soekarno dan Hatta serta para pemimpin lainnya berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Masuknya rombongan ke gerbong kereta juga dilakukan secara diam-diam. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong.

Mereka sampai di Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kedatangan mereka disambut oleh Sultan HB IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Soedirman di Stasiun Tugu.

Selama di Yogyakarta, Soekarno menempati Gedung Agung sebagai rumah dinas. Sedangkan Hatta menempati gedung di Jalan reksobayan 4 Yogyakarta yang sekarang menjadi makorem 072 Pamungkas Yogyakarta. 

Soekarno kemudian berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa pemerintah RI sejak saat itu dipindahkan ke Yogyakarta.

Sementara itu kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Jahja yang juga Gubernur Militer Kota Jakarta.

Sejak saat itu, ibu kota RI untuk sementara berada di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi ibu kota negara hingga 27 Desember 1949.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Membandingkan Respons NU dan Muhammadiyah soal Konsesi Tambang

Membandingkan Respons NU dan Muhammadiyah soal Konsesi Tambang

Nasional
'Drone' Ditembak Jatuh Usai Mengitari Kejagung, DPR Minta Tak Berasumsi, tetapi Diselidiki

"Drone" Ditembak Jatuh Usai Mengitari Kejagung, DPR Minta Tak Berasumsi, tetapi Diselidiki

Nasional
Jawaban Ridwan Kamil soal Kepastian Maju pada Pilkada Jakarta 2024...

Jawaban Ridwan Kamil soal Kepastian Maju pada Pilkada Jakarta 2024...

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Akan Laksanakan Murur di Muzdalifah

55.000 Jemaah Haji Indonesia Akan Laksanakan Murur di Muzdalifah

Nasional
Bertemu Prabowo, Ridwan Kamil: Bahas IKN, Enggak Spesifik Urusan Pilkada

Bertemu Prabowo, Ridwan Kamil: Bahas IKN, Enggak Spesifik Urusan Pilkada

Nasional
Soal Percepatan Transisi Energi, Dirut PLN Beberkan Program ARED dan Green Enabling Transmission Line

Soal Percepatan Transisi Energi, Dirut PLN Beberkan Program ARED dan Green Enabling Transmission Line

Nasional
Wapres Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Jubir Penindakan KPK Diganti, Nawawi: Penyegaran

Jubir Penindakan KPK Diganti, Nawawi: Penyegaran

Nasional
KPK Ganti Juru Bicara Penindakan Ali Fikri

KPK Ganti Juru Bicara Penindakan Ali Fikri

Nasional
MKD Akan Verifikasi Laporan terhadap Bamsoet soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

MKD Akan Verifikasi Laporan terhadap Bamsoet soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kunjungi Permukiman Nelayan Malawei, Wapres Pastikan Pembangunan Rumah Berlanjut

Kunjungi Permukiman Nelayan Malawei, Wapres Pastikan Pembangunan Rumah Berlanjut

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam jika Presiden Tak Berkomitmen Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam jika Presiden Tak Berkomitmen Berantas Korupsi

Nasional
Selebgram Ditahan Saudi karena Jual Paket Haji dengan Visa Ziarah, Jemaahnya Dicari

Selebgram Ditahan Saudi karena Jual Paket Haji dengan Visa Ziarah, Jemaahnya Dicari

Nasional
Wapres: Pemerintah Komitmen Genjot Pembangunan di DOB Papua

Wapres: Pemerintah Komitmen Genjot Pembangunan di DOB Papua

Nasional
Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com