Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Dukung Hilirisasi Industri, Prabowo: Kekayaan Kita Harus Dikuasai Anak-anak Bangsa

Kompas.com - 19/12/2023, 11:59 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju pada masa depan.

"Sumber daya seperti nikel dan bauksit yang dikelola secara mandiri akan membawa Indonesia menjadi negara kuat. Itulah yang mendasari kebijakan hilirisasi industri yang saat ini digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," tutur Prabowo melalui keterangan persnya, Selasa (19/12/2023).

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat Deklarasi Dukungan Relawan Kaukus Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Menurut Prabowo, para pemimpin Indonesia ingin bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri. Hal inilah yang juga menjadi strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya paham bahwa untuk menjadi kuat, ekonomi harus kuat, kekayaan kita harus dikuasai oleh anak-anak bangsa Indonesia. Dan itu strateginya Pak Jokowi, yaitu hilirisasi," jelasnya.

Baca juga: Hari Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadiri Deklarasi Relawan di Kota Semarang

Prabowo melanjutkan, hilirisasi sumber daya alam Indonesia tidak akan dijual mentah dengan harga murah. Ia menegaskan akan terus mendorong kebijakan tersebut.

"Kekayaan (sumber daya alam) Indonesia harus diolah di bumi Indonesia, oleh anak-anak Indonesia," tegasnya.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.

"Saya mengatakan kepada tim Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita harus berani bercita-cita tinggi, cita-cita yang luhur yaitu menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ujar dia.

Prabowo pun berharap tidak lagi melihat anak-anak kekurangan gizi serta anak-anak muda yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, sebut dia, masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang mampu mengelola berbagai kekayaan alam Indonesia tersebut.

Baca juga: Kata Ganjar soal Prabowo Beri Modal Rp 15 Miliar ke Koperasi

"Percayalah Indonesia sangat kaya; Rakyat harus memilih pemimpin yang bisa mengelola kekayaan Indonesia dan hasil kekayaan ini harus bisa dinikmati seluruh masyarakat," ucapnya.

Bangga telah mengabdi untuk Indonesia

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengaku bersyukur dan bangga bisa mengabdi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI). Ia mengaku telah melakoni perannya dengan bersungguh-sungguh.

"Saya telah bekerja keras, sekeras-kerasnya di bidang saya," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan, semua langkahnya dilakukan untuk satu tujuan, yakni agar Indonesia tidak kembali dijajah. Ia tidak rela jika Indonesia harus tunduk pada bangsa lain.

"Saya bekerja keras untuk membuat Indonesia kuat, karena saya tidak rela Indonesia dijajah kembali, saya tidak rela," tuturnya.

Ia pun mengajak hadirin yang terdiri dari Relawan Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat untuk selalu mengingat dan menghormati jasa pendahulu.

Baca juga: Narasi Pilpres Satu Putaran, TKN: Prabowo-Gibran Paling Memungkinkan

Pasalanya, Prabowo yakin bahwa semua pemimpin ingin masyarakat hidup sejahtera. Masyarakat pun diminta arif dan selalu bersyukur dengan upaya yang dilakukan para pemimpin.

"Kita harus bersyukur kepada semua pendahulu kita dan harus menghormati semua presiden. Tujuan kita, niat kita, pikiran kita, usaha kita adalah agar rakyat kita hidup sejahtera," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com