Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Bagi-bagi Susu di Kampung Nelayan Pantai Marbo Makassar

Kompas.com - 25/11/2023, 11:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, membagi-bagikan susu kepada masyarakat kampung nelayan Mangara Bombang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/11/2023).

"Hari ini kami membagikan susu dan sembako ke masyarakat yang ada di Makassar. Tadi kan banyak anak-anak ya, harapannya stunting dapat diturunkan," ujar Gibran kepada wartawan.

"Yang penting kita kawal terus," imbuhnya.

Baca juga: Power of 2000, Uang Kucel Bersatu Bantu Pertumbuhan Puluhan Anak Stunting di Bungur

Pantauan Kompas.com, Gibran datang ke perkampungan itu langsung disambut warga dan banyak anak-anak.

Mereka kemudian dibagikan susu oleh Gibran yang hadir didampingi istrinya, Selvi Ananda, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin selaku juru bicara.

Gibran berulang kali mengingatkan agar susu itu dikonsumsi oleh anak-anak berusia dua tahun ke atas.

Ia meminta, para ibu-ibu tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya yang masih di bawah dua tahun.

Baca juga: Pasang Nomor HP di Medsos, Gibran Ngaku Kebanjiran Komplain Se-Indonesia

"Ini buat kakaknya, ya," kata Gibran.

Senada, Selvi dan Arumi mengingatkan pentingnya konsumsi susu dan telur untuk tumbuh kembang dan ketercukupan gizi anak.

Keduanya juga berharap, para ibu hamil di Kampung Marbo rutin melakukan kontrol kandungan ke puskesmas.

"Ada beberapa ibu hamil, menyusui juga, dan yang paling penting anak-anak di atas 2 tahun juga terpenuhi gizinya. Makanya tadi saya bawakan susu," kata Gibran.

Baca juga: Buka Jalan Sehat Satu Putaran di Makassar, Gibran Bagikan Gantungan Kunci Bergambar Wajahnya

Program bantuan pangan gratis untuk anak-anak dan keluarga ini menjadi salah satu program yang digembar-gemborkan Gibran bersama pasangannya, Prabowo Subianto, jika kelak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu memerlukan sedikitnya Rp 400 triliun setahun.

Di samping itu, program ini juga sempat menjadi permasalahan karena sudah diiklankan di media televisi nasional sebelum masa kampanye.

Saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sedang memproses laporan dugaan pelanggaran akibat iklan itu, meski Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantahnya sebagai pelanggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Kapal Perang Korsel yang Dihibahkan untuk TNI AL, Masih Perlu Rp 569 M untuk Perbaikan

Spesifikasi Kapal Perang Korsel yang Dihibahkan untuk TNI AL, Masih Perlu Rp 569 M untuk Perbaikan

Nasional
Survei SMRC: Ridwan Kamil Diprediksi Bisa Menang Pilkada Jabar Tanpa Banyak Kampanye

Survei SMRC: Ridwan Kamil Diprediksi Bisa Menang Pilkada Jabar Tanpa Banyak Kampanye

Nasional
Legenda TNI AL KRI Dewaruci Diplomasi Rempah ke Malaysia

Legenda TNI AL KRI Dewaruci Diplomasi Rempah ke Malaysia

Nasional
Prospek Ormas Keagamaan Mengelola Tambang

Prospek Ormas Keagamaan Mengelola Tambang

Nasional
Golkar Diprediksi Menang Besar di Jabar jika Calonkan Ridwan Kamil Jadi Gubernur

Golkar Diprediksi Menang Besar di Jabar jika Calonkan Ridwan Kamil Jadi Gubernur

Nasional
Arab Saudi Razia Akun Medsos yang Jual Paket Haji dengan Visa Nonprosedural

Arab Saudi Razia Akun Medsos yang Jual Paket Haji dengan Visa Nonprosedural

Nasional
KPK Akan Dakwa Eks Pejabat Kemenaker Korupsi Sistem Perlindungan TKI Rp 17,6 M

KPK Akan Dakwa Eks Pejabat Kemenaker Korupsi Sistem Perlindungan TKI Rp 17,6 M

Nasional
MK Tolak Gugatan Golkar Terkait Pileg DPR di Dapil Papua Selatan

MK Tolak Gugatan Golkar Terkait Pileg DPR di Dapil Papua Selatan

Nasional
Moeldoko Sebut Pemberlakuan Tapera Menunggu Aturan 3 Kementerian, Maksimal hingga 2027

Moeldoko Sebut Pemberlakuan Tapera Menunggu Aturan 3 Kementerian, Maksimal hingga 2027

Nasional
Pengamat Nilai Tak Ada Alasan Kuat Presiden Kembali Dipilih MPR

Pengamat Nilai Tak Ada Alasan Kuat Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Survei SMRC: Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Paling Menonjol untuk Pilkada Jabar

Survei SMRC: Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Paling Menonjol untuk Pilkada Jabar

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Perlu Evaluasi 'Blackout' Listrik di Sumatera

Moeldoko Sebut Pemerintah Perlu Evaluasi "Blackout" Listrik di Sumatera

Nasional
Masuk Bursa PDI-P dan PKB untuk Pilkada Jakarta, Anies: Mengalir Saja

Masuk Bursa PDI-P dan PKB untuk Pilkada Jakarta, Anies: Mengalir Saja

Nasional
Banjir Rendam 24 Desa di Tanah Bumbu Kalsel, 7.743 Warga Terdampak

Banjir Rendam 24 Desa di Tanah Bumbu Kalsel, 7.743 Warga Terdampak

Nasional
Indonesia Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com