Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan Udara Indonesia

Kompas.com - 31/10/2023, 15:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEMENTERIAN Pertahanan Indonesia tetap berkomitmen untuk meneruskan kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan sebagai program prioritas nasional.

Demikian disampaikan Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Marsekal Pertama TNI Dedy Laksmono dalam lokakarya yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, pada 28 Oktober 2023.

Korean Fighter eXperimental (KFX) dan Indonesian Fighter eXperimental (IFX) adalah proyek kolaborasi antara Korea Selatan dan Indonesia, untuk mengembangkan pesawat tempur generasi kelima.

Proyek ini memiliki tujuan menciptakan pesawat tempur yang mandiri dan canggih untuk menggantikan pesawat tempur lama dalam inventaris militer kedua negara.

Pesawat KFX/IFX dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima, yang berarti Korea Selatan dan Indonesia akan memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan stealth (penampilan rendah pada radar), perang elektronik, konektivitas data yang tinggi, dan sistem avionik yang terintegrasi.

Dalam perspektif geostrategi pertahanan, Indonesia semakin memperkuat mengelola sumber daya serta operasinya untuk menjaga dan melindungi wilayah udara dan kepentingan kedaulatan.

Dengan demikian, ketahanan udara mencakup pemahaman tentang ancaman udara, kebijakan pertahanan, pembangunan pasukan udara, teknologi militer, peralatan pertahanan udara, dan kerja sama internasional dalam hal pertahanan udara –semakin teraktulisasi secara nyata.

Indonesia senantiasa mengembangkan doktrin dan strategi khusus untuk melindungi wilayah udara.

Hal ini juga melibatkan elemen-elemen seperti pertahanan udara pasif (seperti sistem rudal pertahanan udara), pertahanan udara aktif (pesawat tempur dan pertahanan udara bergerak), serta sistem peringatan dini dan komunikasi.

Geopolitik dan geostrategi ketahanan udara

Geostrategi ketahanan udara dengan demikian sangat penting, karena keamanan udara juga aspek kunci dari pertahanan nasional.

Hal ini untuk mengandalkan kendali atas wilayah udara demi menghindari ancaman potensial. Serta demi melindungi wilayah, sumber daya, dan penduduk dari serangan udara musuh.

Oleh karena itu, bersamaan pula bahwa pemahaman tentang geopolitik dan penerapan strategi geostrategi menjadi solusi efektif dalam konteks ketahanan udara –dan sangat penting untuk menjaga keamanan nasional.

Maka dalam konteks ketahanan udara, geopolitik akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti posisi geografis negara, jarak ke potensi ancaman udara, dan pentingnya kendali atas wilayah udara tertentu.

Dalam perspektif geopolitik pula bahwa Indonesia seperti keharusan memiliki pesawat tempur canggih. Ini agar Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah maritim yang luas dan berbatasan dengan banyak negara di Asia Tenggara, senantiasa gagah dan perkasa.

Bagaimanpun Indonesia memiliki sejumlah pulau dan perairan yang harus diawasi dan dilindungi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Nasional
Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com