Cak Imin Sebut Sistem Demokrasi di Indonesia Perlu Dievaluasi karena Lembaga Negara Saling Memakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia perlu dievaluasi.

Sebab Cak Imin melihat adanya sistem pemerintahan yang tidak berjalan seimbang saat ini.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung adanya lembaga negara yang saling memakan satu sama lain.

Sehingga, pihak yang semestinya mengawasi dan yang diawasi tidak dapat menjalankan fungsinya.

"Yang diawasi dan mengawasi tak jadi fungsi masing-masing kalau yang diawasi dan mengawasi sama-sama saling memakan. Terkahir ada tukang korupsi, diperiksa oleh pemeriksa korupsi, tapi pemeriksa korupsi dicurigai melakukan korupsi," ujar Cak Imin ketika berbicara di acara acara Rakorda DPP IMM DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

"Artinya ini sistem mengalami tanda tanya besar. Tugas kita evaluasi total sistem ini. Agar bangsa ini berjalan tetap sehat dan kekayaan negara dinikmati sebesarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya Benarkan Rumah Firli Bahuri Digeledah Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Selain itu, Cak Imin juga menyebut demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan dan kesuraman.

Salah satu indikasinya yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kembali terjadi pada 25 tahun setelah reformasi.

Merujuk kepada hal itu, Cak Imin pun menekankan bangsa Indonesia masih terus membutuhkan gagasan untuk perbaikan.

Terlebih biasanya sebuah sistem pemerintahan yang dipilih harus dievaluasi total setelah memasuki 30 tahun.

Seperti halnya masa Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun.

"Orde Baru hanya 32 tahun sistem otoriter, demokratis terpusat otoriter. Dengan kekuatan yang sangat lengkap, logistiknya, militeristiknya, sistem ketatanegaraannya," jelas Cak Imin.

Baca juga: Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Dinilai Menjauhkan Penguatan Demokrasi

Bahkan pada saat Orde Baru, kata dia, saat pelaksanaan pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya.

Meski demikian, Indonesia akhirnya memilih sistem demokrasi yang memberi ruang keterlibatan masyarakat.

"Kenapa kita pilih sistem demokrasi karena tak ada satu pun kekuatan, apalagi individu pemimpin mampu memimpin negaranya ketika semua rakyatnya tak dilibatkan," tambahnya.