Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Kirim Surat ke Jokowi Minta Menghadap

Kompas.com - 18/10/2023, 16:43 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu Jokowi tiba di Indonesia.

Hal itu setelah Mahfud dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo.

“Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama presiden tiba di Indonesia. Nanti tergantung beliau,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, Bupati Sumenep: SDM Madura Tak Kalah dengan Wilayah Lain

Adapun Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke China dan Arab Saudi.

Mahfud juga mengaku sudah menyurati Jokowi soal izin menjadi bacawapres Ganjar.

“Ya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Sesudah itu ya biasa,” tutur Mahfud.

Mahfud juga memilih tidak melepaskan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ia mengaku akan mengambil cuti saat kampanye.

Diketahui, Mahfud resmi ditunjuk sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Mahfud Sebut Sudah Surati Jokowi soal Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Deklarasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

"Hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, ini saya telah mengambil keputusan semuanya. Saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan bismillah hirohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD," kata Megawati.

Dalam pertimbangannya, Megawati menilai Mahfud adalah pendekar hukum dan "wong cilik". Selain itu, Mahfud sangat berpengalaman di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, Megawati menitipkan agenda reformasi hukum nasional kepada Mahfud.

Saat menyampaikan deklarasi, Megawati didampingi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan sejumlah anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com