Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet dengan Mahfud di Pilpres, Ganjar: Ini Bukan tentang Kekuasaan

Kompas.com - 18/10/2023, 16:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Ganjar mengeklaim, penunjukan Mahfud sebagai cawapres bukan karena kepentingan kekuasaan, tetapi demi kesejahteraan rakyat.

“Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia,” kata Ganjar di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Ganjar mengaku, dirinya dan Mahfud ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat. Bukan saja berdaulat wilayah, tetapi juga kedaulatan di bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, termasuk digital.

Baca juga: Sederet Alasan Megawati Pilih Mahfud Jadi Cawapres Ganjar: Pendekar Hukum dan Berpengalaman

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, kemiskinan harus segera dientaskan. Caranya, dengan menyediakan kesempatan setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali buat perempuan hingga penyandang disabilitas.

Ganjar bilang, pemerintah Indonesia ke depan harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu,” ujarnya.

Ganjar juga menyinggung krisis iklim yang tengah dihadapi negara-negara dunia, termasuk Indonesia.

Dia ingin, potensi alam Tanah Air dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat, namun tetap memastikan kelestarian untuk generasi selanjutnya.

“Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan,” katanya.

Ganjar berjanji, dia dan Mahfud akan memperjuangkan keadilan dan mendengarkan langsung suara rakyat. Ia ingin menjadi pemimpin yang berkeringat bersama rakyat, yang betul-betul merasakan penderitaan masyarakat.

Oleh karenanya, Ganjar meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat untuk dirinya dan Mahfud melangkah ke panggung Pemilu Presiden 2024.

“Kami yakin dengan semangat bersama ini kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, Bismillah, kami siap,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Sudah Surati Jokowi soal Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Adapun nama Mahfud diumumkan sebagai cawapres Ganjar oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Rabu (18/10/2023).

Mega menyebutkan, dirinya mantap memilih Mahfud karena rekam jejak dan kualitasnya. Menurut Mega, Mahfud merupakan pendekar hukum dan pembela rakyat kecil.

Mahfud juga berpengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Seorang sosok intelektual yang mumpuni,” kata Mega di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com