Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal YouTube DPR Diretas "Live" Judi "Online", Menkominfo: "Cyber Security"-nya Harus Lebih Kuat

Kompas.com - 06/09/2023, 13:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, keamanan siber (cyber security) akun media sosial DPR harus diperkuat. Hal itu dia katakan menanggapi soal akun YouTube DPR RI yang diretas dengan video live judi online.

"Jadi kita harus mengamankan diri kita sendiri. Cyber Security-nya harus lebih kuat," kata Budi saat ditemui di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Bareskrim Selidiki Dugaan Peretasan di YouTube DPR RI yang Siarkan Konten Judi Online

Budi lantas menganalogikan dengan rumah yang menjadi target pencurian. Menurut dia, pencurian di sebuah rumah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak berwenang. Sebab, bisa saja, ada pula kesalahan pemilik rumah tersebut.

"Saya pakai perumpamaan, kalau rumah kamu kecurian karena pintunya enggak ditutup, maka kamu enggak bisa menyalahkan Pak RT kan," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, pihaknya terus memberantas situs judi online di dalam negeri tanpa pandang bulu.

"Judi ini ilegal, kita berantas, kok. Kita enggak berhenti perang dengan judi. Kalau ada laporan-laporan (tentang situs judi) saya tutup terus (situsnya)," beber Budi.

Sebelumnya diberitakan, akun YouTube DPR RI diretas sehingga mengiklankan judi online. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Baca juga: Akun YouTube DPR Diretas dan Unggah Video Judi Online

"Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Indra kepada Kompas.com, Rabu.

Terkait hal ini, pihak Sekretariat Jenderal sudah melakukan berbagai langkah. Salah satunya menghubungi pihak Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR.

Kata Indra, pihak Google Indonesia sudah meneruskan ke Google pusat untuk pemulihan akun.

"(Ini dilakukan) agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com