Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bakal Tentukan Sikap soal Koalisi Beberapa Pekan ke Depan

Kompas.com - 04/09/2023, 19:04 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan menentukan langkah bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) baru dalam waktu dekat. 

Keputusan tersebut, katanya, akan segera diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat beberapa pekan ke depan. Pengumuman itu bakal disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dalam waktu beberapa pekan ke depan barangkali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujar Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Nasdem Bilang Anies Sudah Hubungi AHY, Demokrat Nilai Terlambat

Ia menambahkan, pihaknya tengah menjalin komunikasi intens dengan dua poros koalisi, yaitu pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subiano.

Adapun Ganjar didukung oleh PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

“Ya kita tunggu saja lah, begitu nanti ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan itu pasti ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi A atau B,” ucap dia.

Baca juga: Demokrat Tak Paksakan AHY Cawapres dalam Mencari Koalisi Baru

Namun demikian, Herman mengakui, Demokrat menjajaki komunikasi dengan PDI-P untuk mempertemukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan SBY. Ia menyiratkan, peluang kedua figur itu untuk bertemu semakin terbuka.

“Ya mohon doa restunya lah,” ujar dia.

Diketahui, saat ini Demokrat tengah mencari perahu koalisi lain untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Demokrat sudah memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com