Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Hormati Keputusan Demokrat jika Pilih Hengkang dari Koalisi Perubahan

Kompas.com - 31/08/2023, 23:17 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh bakal menghormati segala keputusan Partai Demokrat terkait Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Termasuk, jika partai politik (parpol) yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih untuk hengkang dari koalisi.

“Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan? Kalian lihat, model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang mengatakan dirinya telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Baca juga: PAN Sebut Sudah Cium Rencana PKB Koalisi dengan Nasdem untuk Duet Anies-Muhaimin

Dalam proses penunjukan itu, Riefky mengatakan, Surya Paloh dan Anies tidak melibatkan dua partai politik (parpol) anggota KPP lainnya, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski begitu, Surya Paloh mengaku bahwa keputusan memasangkan Anies dan Muhaimin Iskandar belum final.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi, saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan satu sampai dua hari ini,” kata Paloh.

Namun, Surya Paloh berharap KPP tidak bubar jika Anies akhirnya berpasangan dengan Muhaimin.

“Kenapa kita paksakan bubar kalau memang dia (KPP) bisa bertahan. Bagus (kalau) berkembang, syukur apa yang direncanakan bisa tercapai,” ujar Paloh.

Baca juga: PAN Sebut Koalisi Indonesia Maju Bakal Rapat, Tanggapi Wacana Duet Anies-Muhaimin

Diketahui, Partai Demokrat akan segera menghelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk menentukan langkah politik ke depan.

Riefky juga menyatakan sikap Nasdem dan Anies merupakan pengkhianatan pada kesepakatan pembentukan KPP dan semangat perubahan.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis.

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujarnya lagi.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Muhaimin Belum Resmi Berpasangan dengan Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com