Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Undang Anies, Ganjar, dan Prabowo ke Acara Debat, BEM UI Harap Ketiganya Hadir

Kompas.com - 29/08/2023, 17:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengaku telah mengirimkan surat undangan debat kepada tiga tokoh yang digadang-gadang maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Hari ini, Selasa, 29 Agustus 2023, BEM UI resmi mengirimkan surat undangan dari mahasiswa UI untuk Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto ke alamatnya masing-masing," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, kepada Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

"Ajang adu gagasan tiap bacapres ini akan kami langsungkan pada 14 September 2023 nanti di UI," ujar dia.

Baca juga: Mahasiswa UI Sindir Anies Belum Bayar Pemotongan Gaji ASN DKI yang Digunakan untuk Program Bansos Covid-19

Surat undangan itu dilayangkan secara fisik kepada masing-masing pihak dan sudah diterima oleh perwakilan masing-masing.

BEM UI berharap, ketiga tokoh ini memenuhi undangan tersebut.

"Kini kami akan menunggu konfirmasi dan kesediaan dari tiap bacapres untuk hadir dan memaparkan gagasan kebangsaannya di depan mahasiswa UI," ucap Melki Sedek.

"Kami harap ini menjadi momentum untuk kita meramu ulang masa depan bangsa. Masa depan bangsa ini harus dituntun dengan gagasan-gagasan dan tiap bacapres harus jadi orang yang siap mengemukakan gagasan itu dengan paripurna di kampus yang memang adalah tempat menguji juga mengulas gagasan," ujar dia.

Baca juga: Gelar Adu Gagasan 3 Bacapres, BEM UI Kirim Undangan ke Anies-Ganjar-Prabowo

Sebelumnya, undangan debat ini merupakan tindak lanjut dan respons positif BEM UI atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan atas izin pengelola dan tanpa atribut.

BEM UI menilai, kampus sudah seharusnya menjadi tempat untuk menguji isi kepala para pemimpin bangsa, ketimbang mereka mengisi hari-hari masa kampanye dengan gimmick yang tidak substantif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com