Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Kritik "Food Estate", PDI-P Sepakat dengan Gerindra untuk Sukseskan demi Kedaulatan Pangan

Kompas.com - 17/08/2023, 14:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui jika partainya mendukung kesuksesan program food estate.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono yang mengajak PDI-P mensukseskan food estate meski menyoroti implementasinya di lapangan.

"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa PDI-P tetap mengkritisi implementasi dari program food estate.

Baca juga: Kata Prabowo soal Program “Food Estate” Disebut Bagian Kejahatan Lingkungan

Hasto mengatakan, bagi PDI-P, pada dasarnya kebijakan food estate senapas dengan partai.

"Jadi, kebiajakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," ujar Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengakui akan bertemu pihak-pihak Non-Governmental Organization (NGO) untuk membicarakan soal implementasi food estate.

Dalam kesempatan tersebut, pihak NGO akan memberikan sejumlah data food estate yang dinilai tidak berjalan baik.

"Kami sedang melakukan kajian-kajian lebih lanjut," kata Hasto.

Baca juga: Puan Sebut DPR Bakal Tanya Pemerintah soal Program Food Estate

Diberitakan sebelumnya, Budisatrio menyatakan bahwa hubungan kedua partai, yakni Gerindra dan PDI-P tetap berjalan baik meski beda pandangan soal food estate.

Budisatrio mengatakan, Gerindra masih terus berkomunikasi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Menurutnya, PDI-P sebagai sahabat dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ke depan ya kita harus sama-sama menyukseskan program ini karena ini masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat untuk mendapatkan pakan," imbuhnya.

Baca juga: Gerindra Bantah PDI-P yang Sebut Proyek Food Estate Kejahatan Lingkungan

Kritik awal PDI-P

Sebagaimana diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto sempat mengkritisi soal program food estate ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor pada 15 Agustus 2023.

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua.

Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Baca juga: Food Estate Tetap Masuk RAPBN 2024 di Tengah Tudingan Proyek Kejahatan Lingkungan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com