Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Disebut Gabung Koalisi KIR, PAN: Kita Kerja Sama Politik 4 Parpol

Kompas.com - 14/08/2023, 11:40 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah resmi menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno enggan menyebut partainya masuk dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang sudah dibentuk lebih dulu oleh Prabowo.

Dia mengatakan, dukungan PAN yang diberikan kepada Prabowo lebih tepatnya disebut sebagai bentuk kerja sama politik.

"Kita mau koreksi dulu, bukan berarti kita masuk dalam KKIR," kata dia kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (14/8/2023).

Baca juga: 3 Alasan PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

PAN lebih memilih menggunakan istilah yang diberikan kepada Prabowo, yaitu bentuk kerja sama, bukan PAN masuk koalisi yang sudah terbentuk.

"Itu istilah yang digunakan Pak Prabowo betul kemarin, ini kita melakukan kerja sama politik di antara 4 Parpol, itu yang betul," ucapnya.

Adapun alasan PAN memberikan dukungan kepada Prabowo yakni karena partai berlambang matahari itu sudah memberikan mandat pemilihan capres kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan Zulkifli Hasan sendiri memberikan pandangan melanjutkan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 nanti.

Alasannya, PAN sudah memberikan dukungan dalam dua kali Pemilu kepada Prabowo, saat 2014 dan 2019.

Baca juga: 3 Alasan PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Di sisi lain, kata Eddy, akar rumput PAN condong memberikan suara kepada Prabowo untuk pemilihan presiden mendatang.

"Jadi kita memang melihat akar rumput PAN itu menghendaki Pak Prabowo untuk kita usung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya menjalin kerja sama politik, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta,, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Baca juga: Soal Deklarasi PAN dan Golkar untuk Prabowo, Ganjar: Itu Hak Mereka, Kita Hormati

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Nasional
Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Nasional
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Nasional
Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Nasional
Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Nasional
Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Nasional
Komisi I DPR Rapat soal Palestina, Prabowo Tak Hadir karena Ada Agenda dengan Jokowi

Komisi I DPR Rapat soal Palestina, Prabowo Tak Hadir karena Ada Agenda dengan Jokowi

Nasional
MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

Nasional
Politisi PDI-P: Kebebasan Sudah Tidak Ada kalau RUU Polri Disahkan

Politisi PDI-P: Kebebasan Sudah Tidak Ada kalau RUU Polri Disahkan

Nasional
KPK Panggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Jadi Saksi Harun Masiku Senin Pekan Depan

KPK Panggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Jadi Saksi Harun Masiku Senin Pekan Depan

Nasional
MK Minta Pemilu Ulang di Gorontalo karena Daftar Caleg Perempuan Kurang dari 30 Persen

MK Minta Pemilu Ulang di Gorontalo karena Daftar Caleg Perempuan Kurang dari 30 Persen

Nasional
Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah Capai 31,12 Persen

Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah Capai 31,12 Persen

Nasional
PDI-P: Rakyat Jadi Obyek Elektoral, Sementara Tambang Dibagi-bagi

PDI-P: Rakyat Jadi Obyek Elektoral, Sementara Tambang Dibagi-bagi

Nasional
Konsisten Lakukan Upaya Dekarbonisasi, Antam Tetap Jadi Bagian Indeks ESG di IDX

Konsisten Lakukan Upaya Dekarbonisasi, Antam Tetap Jadi Bagian Indeks ESG di IDX

Nasional
Istana Bilang Belum Tahu soal Demo Buruh Tolak Tapera

Istana Bilang Belum Tahu soal Demo Buruh Tolak Tapera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com