Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Tegaskan PKB Bukan Representasi Nahdlatul Ulama

Kompas.com - 07/08/2023, 14:02 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan partai yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama.

Dia menegaskan, NU sudah memutuskan lewat keputusan Muktamar Nasional untuk mengambil jarak dari politik praktis.

"Enggak ada, enggak ada (PKB sebagai representasi NU), NU ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis, jadi semuanya (partai) sama saja," ujar dia saat ditemui di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Gus Yahya mengatakan, meskipun PKB lahir dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, posisi PBNU hanya sebagai fasilitator karena ada warganya yang ingin membuat partai.

 Baca juga: Ketum PBNU Sebut Kesehatan Cak Nun Semakin Membaik

Setelah partai terbentuk, kata Gus Yahya, PBNU tidak ikut campur lagi dan melepaskan diri dari politik praktis yang dijalani PKB.

"Sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk diantaranya warga NU, Siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan," kata dia.

Gus Yahya menegaskan, NU tidak memiliki partai dan tidak ada partai yang bisa mengatasnamakan diri sebagai Nahdlatul Ulama.

"Tidak ada partai atas nama NU tidak ada," kata dia.

 Baca juga: Eks Jubir Gus Dur Akui PKB dan PBNU Bertolak Belakang: Insya Allah Bertemu di Tengah

Di sisi lain, Gus Yahya juga menyebut tak ada nama calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) atas nama NU.

"Memang saya berkali-kali, berkali-kali bukan hanya satu dua sampai saya itu kalau ditanya lagi soal ini itu cenderung jengkel, bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," kata dia.

 Gus Yahya menegaskan, semua orang baik dari kalangan Nahdliyin apabila maju dalam kontestasi politik, maka bukan merepresentasikan NU.

"Calon siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com