Anies Singgung Ada Pejabat Punya Banyak Sekali Kedudukan, Potensi Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengatakan, praktik conflict of interest atau konflik kepentingan di pemerintahan harus dihilangkan.

Anies menyebut, ada pejabat pemerintah yang menduduki banyak sekali posisi. Namun, dia tak mengungkap sosok yang dimaksud.

“Kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang, itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest,” kata Anies saat berpidato di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023).

Baca juga: Soal Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres, Anies: Biar MK yang Putuskan

Tak hanya itu, Anies bilang, praktik konflik kepentingan juga ditemukan di kalangan pemegang kekuasaan yang juga merangkap sebagai pengusaha.

Tidak jarang, kebijakan pemerintah diambil dengan melibatkan sektor usaha yang dipegang oleh pejabat terkait.

“Kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya, atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan,” ujar Anies.

Menurut Anies, dunia usaha tidak menyukai praktik konflik kepentingan. Dia yakin, para pengusaha justru menginginkan tata kelola yang benar.

Sebab, tata kelola yang baik menghasilkan kepastian atau predictibility. Dengan demikian, iklim usaha juga jadi lebih kondusif.

Oleh karenanya, lewat agenda perubahan yang diusung, Anies ingin menghilangkan praktik konflik kepentingan di pemerintahan.

“Kita harus bersihkan ini, republik ini tidak boleh membiarkan ada conflict of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya,” ucap Anies.

Baca juga: Soal Cawapres Anies Baswedan, PKS: Harus Dongkrak Elektabilitas, Bukan Downgrade

Anies bilang, perubahan bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga perubahan tata kelola pemerintahan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, perubahan dapat membawa kesejahteraan rakyat, tak seperti situasi saat ini.

“PR-PR inilah yang nanti ingin kita beres mkan sama-sama,” tuturnya.

Seperti diketahui, Anies dideklarasikan sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024 oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022 lalu.

Rencana pencapresan Anies itu lantas didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai pun membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan guna mengusung Anies sebagai calon RI-1.