Heboh Wine "Halal", BPJPH Blokir Sertifikat Halal Jus Buah Anggur Merek Nabidz

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memblokir sertifikat halal bernomor ID131110003706120523 untuk produk jus buah anggur dengan merek Nabidz, yang belakangan ramai di media sosial dengan sebutan wine halal.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, pemblokiran dilakukan hingga investigasi selesai.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil dalam siaran pers, Kamis (27/7/2023).

Baca juga: BPJPH Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Sertifikat Halal untuk Produk Wine

Aqil menyatakan, produk dengan merek dagang Nabidz tersebut memang merupakan minuman jus buah yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, mengacu pada data di sistem Sihalal.

Produk jus buah Nabidz telah diajukan sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui mekanisme self declare dengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh Pendamping PPH.

Oleh karena itu ia menyatakan, BPJPH tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Baca juga: Apakah Kopi Wine Halal? Simak Penjelasan dari MUI

"Terkait informasi adanya penjualan online produk wine dengan merk Nabidz yang diklaim telah bersertifikat halal, kami perlu tegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk wine," jelasnya.

Aqil menyampaikan, pengajian sertifikasi jus buah merek Nabidz telah diverifikasi dan divalidasi pada tanggal 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus/sari buah anggur merk Nabidz.

Pendamping PPH telah memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan halal. Proses produksi yang dilakukan pelaku usaha juga sederhana, dan pelaku usaha menyatakan tidak ada proses fermentasi di dalamnya.

Baca juga: BPJPH: Mie Gacoan Belum Ajukan Sertifikasi Halal

Adapun foto produk yang diunggah pada Sihalal juga berupa kemasan botol plastik.

"Berdasarkan hasil verval Pendamping PPH tersebut, maka tidak ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan. Selanjutnya Komite Fatwa menetapkan kehalalan produk tersebut pada 12 Juni 2023," tegasnya.

Kendati begitu, saat ini, BPJPH sudah menurunkan tim Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk mendalami fakta di lapangan.

"Kami langsung menurunkan tim Pengawasan untuk mendalami segala kemungkinan di lapangan. Jika memang ada pelanggaran, tentu kita akan dengan tegas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan Sertifikasi Halal," tandasnya.