Dirjen Imigrasi Sebut Ada Beberapa Pertimbangan dalam Menentukan Kebijakan Bebas Visa

Denpasar, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, terdapat sejumlah negara yang 'diwaspadai' dalam proses perumusan aturan bebas visa yang saat ini sedang digodok.

Adapun upaya tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara.

"Jadi ada beberapa negara yang memang kita waspadai," kata Silmy saat ditemui awak media di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar Utara, Kita Denpasar, Bali, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Ribuan WNI Pindah ke Singapura, Dirjen Imigrasi: Itu sebagai Suatu Catatan

Silmy mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai visa. Salah satu di antaranya adalah faktor keamanan.

Menurutnya, pemerintah harus menjaga Indonesia dari pengaruh terorisme dan berbagai kejahatan baru di dunia, meskipun berkepentingan juga meningkatkan pemasukan lewat sektor wisata.

"Kan sekarang banyak sekali yang namanya scamming dan kejahatan-kejahatan baru yang tentunya di sini harus diantisipasi," ujar Silmy.

Selain keamanan, perumusan kebijakan ini juga harus mempertimbangkan prinsip resiprokal dalam arti kedua negara saling memberikan bebas visa.

Pertimbangan ketiga adalah pemberian bebas visa harus saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara terkait.

Adapun saat ini terdapat hanya ada 10 negara, yakni negara di ASEAN yang mendapatkan bebas visa kunjungan.

"Apakah akhirnya kita akan teruskan hanya 10 Negara ASEAN, apakah kita akan tambah, nanti kita sedang dalam lakukan kajian sebuah peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan," tuturnya.

Baca juga: Terbaru, 93 Negara yang Bisa Ajukan Visa on Arrival ke Indonesia

Meski kebijakan bebas visa sedang dievaluasi dan saat ini hanya berlaku bagi 10 negara ASEAN, kata Silmy, kunjungan warga negara asing ke Indonesia tetap mengalami tren kenaikan.

Menurutnya, berdasarkan statistik, rata-rata kedatangan warga negara asing di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mencapai 19.000 orang per hari, lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 yakni sekitar 17.000 orang per hari.

Meski memandang secara kuantitas turis asing sudah baik, Silmy mengaku pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yakni meningkatkan kualitas warga negara asing yang masuk Indonesia.

Di antara indikator kualitas warga negara asing adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Yang berkualitas itu misalnya dari sisi spending-nya, spending itu kan belanjanya. Kemudian yang kedua dari sisi bagaimana ketaatan dalam peraturan," ujar Silmy.

Pemerintah memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara untuk masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2023.