Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat PrivyID, Mendag Zulhas Harap Indonesia Dapat Dikenal sebagai Eksportir Jasa Berteknologi Tinggi

Kompas.com - 04/07/2023, 12:15 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap Indonesia dapat dikenal sebagai eksportir jasa berteknologi tinggi melalui PrivyID.

Pasalnya di masa mendatang, kata Mendag Zulhas, jasa berteknologi tinggi akan sangat berperan memfasilitasi dan memperlancar kegiatan bisnis dan perdagangan.

Hal tersebut dikatakan Mendag Zulhas saat meresmikan kantor cabang PrivyID di Sydney, Australia, Senin (3/7/2023).

“Melalui PrivyID, Indonesia tidak hanya dapat dikenal sebagai eksportir komoditas, tetapi juga sebagai pengekspor jasa berteknologi tinggi. Peresmian kantor pertama PrivyID di luar negeri pada hari ini, Senin (3/7/2023), merupakan kisah sukses ekspor jasa Indonesia ke Australia,” ujar Mendag Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman kemendag.go.id, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Eksportir Dilarang Potong THR Karyawan meski Ada Penyesuaian Upah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah lama mendukung PrivyID melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) dengan program Katalis.

Katalis adalah program pengembangan perdagangan dan investasi unik yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Sekarang, PrivyID menjadi salah satu perusahaan digital tercanggih di Indonesia dengan 30 juta pengguna.

Menurut Mendag Zulhas, Sydney menjadi kota yang tepat bagi PrivyID untuk mendirikan cabang internasional pertamanya.

Baca juga: Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

“Sydney memiliki ekonomi terbesar di Australia dan merupakan hub yang terintegrasi erat dengan ekonomi global. Fakta ini memberikan peluang besar bagi PrivyID untuk terus tumbuh dan mendunia,” imbuhnya.

Mendag Zulhas menilai, PrivyID bukan hanya sekadar penyedia layanan tanda tangan digital, tetapi juga simbol semangat kewirausahaan dan inovasi anak muda Indonesia.

Jumlah pengguna PrivyID, kata dia, bahkan lebih besar dari seluruh penduduk Australia yang berjumlah 26 juta jiwa.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Zulhas berkesempatan menyaksikan demo penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh beberapa perusahaan yang difasilitasi tanda tangan digital PrivyID.

Baca juga: Jokowi: Kunjungan ke Australia Fokus pada Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Penandatanganan itu dilakukan oleh Sony Trading, PT Rusky Aero, Ozimex International, Eastern Cross Trading, PT Pulau Sambu, Oishi International Trading, Inastra, Aexi, dan Impor United.

Untuk jenis produk yang diekspor, antara lain jasa kargo udara, produk buah kering, produk turunan kelapa, dan makanan ringan dalam kemasan.

Sementara itu, Dirut PrivyID Marshall Pribadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemendag kepada PrivyID.

“Kami sangat senang dan bangga atas dukungan Kemendag kepada karya anak bangsa. Kami berharap usaha ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya,” kata Marshall.

PrivyID adalah perusahaan yang menyediakan layanan identitas digital tepercaya dan tanda tangan digital yang mengikat secara hukum menggunakan sertifikat digital.

PrivyID merupakan penyelenggara sertifikat digital pertama yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com