Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi Cawapres

Kompas.com - 09/06/2023, 11:48 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Selanjutnya, Demokrat dinilai berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Prabowo Subianto.

“AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

Memang, jika bergabung dengan poros Gerindra, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres Prabowo. Namun, setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.

Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu bargain politik dari Gerindra akan jauh kebih baik dari Nasdem bagi yang sering menyepelekan Demokrat,” ujar Ari.

Baca juga: Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Ari pun menilai, desakan Demokrat terhadap Koalisi Perubahan untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies bermuatan politis. Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak menunjuk AHY sebagai calon RI-2.

Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” kata Ari.

Ari melanjutkan, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies, partai bintang mercy itu dinilai masih lebih banyak “menjual” AHY.

Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies.

“Demokrat terkesan ambigu, antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakkan AHY di setiap kesempatan,” tutur Dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.

Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara Pemilu 2024 kian dekat.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan. Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Persoalan Lahan di IKN, Basuki: Jokowi Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

Ada Persoalan Lahan di IKN, Basuki: Jokowi Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

Nasional
Wamenhan Keceplosan Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran, Anggota DPR Langsung Riuh

Wamenhan Keceplosan Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran, Anggota DPR Langsung Riuh

Nasional
Jadi Panelis di IPEF 2024, Menko Airlangga Tawarkan Peluang Investasi Hijau di Indonesia

Jadi Panelis di IPEF 2024, Menko Airlangga Tawarkan Peluang Investasi Hijau di Indonesia

Nasional
Pengamat Pesimis Investor Mau Ikut Bangun Infrastruktur IKN

Pengamat Pesimis Investor Mau Ikut Bangun Infrastruktur IKN

Nasional
Wamenkes: 2.316 Rumah Sakit Sudah Siap Terapkan KRIS

Wamenkes: 2.316 Rumah Sakit Sudah Siap Terapkan KRIS

Nasional
Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

Nasional
Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Nasional
Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

Nasional
KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

Nasional
Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Nasional
Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Nasional
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Nasional
Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Nasional
Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Nasional
Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com