Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

PADA 30 September 1960, lewat pidatonya berjudul "To Build The World a New", Bung Karno berpekik: “Bangunlah Dunia ini kembali! Bangunlah Dunia ini kokoh kuat dan sehat! Bangunlah suatu Dunia di mana semua bangsa hidup dalam Damai dan Persaudaraan. Bangunlah Dunia yang sesuai dengan impian dan cita-cita umat manusia.”

Dunia terkejut. Kala itu ketegangan perang dingin kekuatan besar Uni Sovyet dan Amerika Serikat (AS) seperti memperlihatkan betapa dunia dalam kondisi tidak begitu sehat.

Maka pidato Bung Karno –pemimpin besar dari negara besar ini-- menjadi perbincangan serius di kalangan pemimpin dunia. Bahkan sampai hari-hari ini pun menjadi relevan untuk dimaknai lebih lanjut.

Terlebih premise pidato tersebut segaris dengan visi komitmen yang tercuat dalam KTT ASEAN 42, belum lama ini.

Maka premise ini: “Bangunlah suatu Dunia di mana semua bangsa hidup dalam Damai dan Persaudaraan,” mempertegas garis geopolitik Piagam ASEAN yang memuat 290 langkah aksi untuk wajib diimplementasikan demi mewujudkan ASEAN kawasan damai.

Dengan adanya geopolitik itu pula bertujuan meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN, khususnya terkait isu-isu politik dan keamanan.

Maka dari sini perjanjian damai yang dimiliki ASEAN bernama Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) menemui bentuknya yang paling nyata dalam menciptakan keamanan dan stabilitas regional Asia Tenggara.

Menjaga stabilitas damai

Damai adalah keadaan yang tenang. Harapan yang tersemai dari makna ASEAN sebagai kawasan damai pada dasarnya juga kebersamaan menjaga stabilitas.

Namun, tidak ada stabilitas kawasan tanpa stabilitas Nasional. Harus diakui bahwa di antara para anggota ASEAN, masih ada yang stabilitas Nasionalnya tidak stabil. Malahan, berguncang. Keadaan ini terlihat di Myanmar.

Junta militer di sana yang melakukan pengekangan demokrasi, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat etnis Rohingya, membuat kondisi nasionalnya tidak stabil.

Namun sesama anggota ASEAN sudah diikat oleh perjanjian nonintervensi, tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan dalam negeri anggotanya.

Negara anggota ASEAN harus bisa menahan dirinya untuk tidak ikut campur di dalam urusan dalam negeri yang dialami oleh negara anggota lainnya.

Jika suatu negara memutuskan untuk ikut campur, maka negara tersebut telah melanggar prinsip yang telah disepakati.

Salah satu prinspinya adalah setiap negara memiliki hak untuk melakukan segala tindakan sesuai dengan kehendaknya masing-masing, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak asing, termasuk dari negara sesama anggota atau organisasi ASEAN sendiri.

Kendati demikian, demi membangun “Dunia di mana semua bangsa hidup dalam Damai dan Persaudaraan,” seyogyanya sesama bangsa serumpun dan sesama anggota ASEAN turut membantu menstabilkan tanpa campur tangan urusan dalam negeri negara tersebut.

Artinya, ASEAN harus membuka dialog terhadap negara anggota yang keadaan nasionalnya tak stabil.

Tidak itu saja, demi mewujudkan ASEAN menjadi kawasan damai juga sudah sepatutnya ASEAN membuka dialog dengan negara tetangga kawasan, antara lain Australia.

Pada 18 Mei 2023, Filipina mempertegas lagi kemitraan keamanan kawasan dengan Australia. Kemitraan strategis Filipina dan Australia ini, sebagaimana ditegaskan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, diperkuat dengan penyediaan peralatan drone, pelatihan dan teknologi lainnya untuk memperkuat kemampuan kesiagaan dan perlindungan maritim Filipina.

Sebelumnya, pada 8 Februari 2023, Indonesia telah membahas isu pertahanan dan keamanan di kawasan dalam pertemuan 2+2 menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara.

Pertemuan ini sangat penting untuk membahas dinamika dan kompetisi di antara kekuatan-kekuatan utama di kawasan, juga keamanan maritim, baik di ASEAN maupun Pasifik.

Indonesia berperan sentral

ASEAN juga punya kanal yang bernama APSC. ASEAN Political-Security Community (APSC) ini merupakan wadah kerja sama negara-negara ASEAN dalam bidang politik dibentuk pada tahun 2009 yang berfungsi memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN.

Indonesia berperan penting dalam menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN ini.

Terlebih, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2023 harus mengambil peran sentral dalam mendukung stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Peran sentral ini ditempuh bersamaan pula agar lebih lanjut ASEAN, secara global, turut serta menjaga stabilitas dunia. Dengan demikian Indonesia harus lihai mendeteksi dini instabilitas kawasan ASEAN.

Bisa saja krisis politik yang terjadi di Myanmar, bila Indonesia tidak lihai mendeteksinya, merambah menjadi krisis kawasan.

Pada titik ini, pendekatan-pendeketan dialog sesama anggota ASEAN bisa ditempuh. Lain halnya dengan krisis Laut China Selatan, Indonesia harus lebih aktif di dalam kawasan yang menegang ini.

Apa lagi ketegangan tidak juga redup di mana belum lama ini Filipina menuding kapal penjaga pantai China menembakkan sinar laser dan menghadang kapal Filipina yang akan mengirim makanan ke pasukan mereka di Laut China Selatan.

Manila menyebutkan, kapal China melakukan manuver berbahaya dalam jarak sekitar 137 meter guna memblokir laju kapal Filipina yang tengah mendekati Beting Second Thomas.

Hubungan Filipina-China memanas. Kehadiran pasukan China meningkat pesat di perairan di Laut Filipina Barat. Filipina biasa menyebut perairan Laut China Selatan di sebelah barat teritorial daratan mereka dengan nama Laut Filipina Barat.

Namun tidak demikian halnya dengan China, ia mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka.

Karuan saja klaim ini berbenturan dan tumpang tindih dengan klaim empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Bersamaan pula Filipina merasa terdesak, maka memandang perlu guna memperbarui kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) –rival berat China.

Hubungan ini dimaksudkan untuk menghalau pasukan China sekaligus menjaga wilayah kedaulatannya. Maka dukungan militer AS akan memperkuat rasa percaya diri dan posisi Filipina dalam menghadapi tekanan China di Kepulauan Spratly dan Paracel.

Lalu Filipina memberi akses lebih luas pada militer AS. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyebut pemberian akses ini penting untuk meredam destabilisasi kawasan oleh China.

Indonesia harus lebih dini mendeteksi dominasi geopolitik China dan AS, yang sangat mungkin di kawasan Utara Indonesia itu rivalitas kedua kekuatan tersebutan semakin mengegang.

Mengingat pula bagaimana hubungan China dan AS mempunyai sumbu ledak dengan adanya ketegangan persaingan perdagangan, militer, dan pengaruh global kedua negara itu yang kian keras dan sengit.

Percik-percik api dari gesekan ini saja sudah membuat kawasan ASEAN rawan gejolak. Dengan demikian, Indonesia tertuntut tampil memainkan peran sentral.

Peran sentral ini antara lain secara intensif Indonesia, selaku Keketuan ASEAN 2023, harus melakukan perundingan dengan China untuk mencapai suatu kemajuan dari sisi keamanan kawasan. Serta meningkatkan kerja sama.

Banyak pihak menyandarkan harapan pada Indonesia untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi pelbagai permasalahan dunia, yang juga menjadi persoalan bagi Kawasan.

Pelbagai pihak optimistis Indonesia sebagai pemimpin ASEAN bisa mendorong penyelesaian tersebut.