Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cawapres Anies Diumumkan Juli 2023, Lima Kandidat Sudah Lakukan Komunikasi Informal

Kompas.com - 06/05/2023, 12:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan tahun ini atau pada Juli 2023. 

Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Willy Aditya mengungkapkan, sejauh ini sudah ada lima kandidat yang telah berkomunikasi secara informal dengan Tim Delapan.

Meskipun, ia enggan membocorkan siapa saja kandidat yang dimaksud.

"Kami ada time limit kok. Juli sudah harus selesai dan kami harus declare," ungkap Willy di Kantor Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Anies Hadiri Peringatan Hari Buruh di Kantor DPP PKS, Langsung Disambut Para Buruh

Secara terpisah, Ketua Dewan Penasihat Golkar sekaligus Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin siang, Luhut mengaku, memberikan masukan kepada Paloh terkait siapa kandidat cawapres yang cocok untuk Anies.

"Pak Surya tanya, ya saya jawab. Ya kan saya ditanya, ya saya jawab. (Tapi) saya enggak perlu cerita siapa (orangnya)," kata Luhut.

Baca juga: Koalisi Perubahan Targetkan Cawapres Pendamping Anies Diumumkan Juli 2023

Meski begitu, menurutnya, hal terpenting di dalam pertemuan keduanya adalah adanya kesepakatan untuk menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang Pemilu 2024, sekalipun keduanya memiliki pandangan politik berbeda.

“Ya kami sepakat semua harus damai, karena itu kepentingan republik. Ada perbedaan-perbedaan ya itu hal yang wajar,” imbuh dia.

Soal lima kandidat cawapres Anies, hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, Kamis (4/5/2023).

Hanya saja, ia mengaku, tak dapat membocorkan siapa nama-nama yang dimaksud. Sebab, hal itu merupakan bagian dari strategi KPP sekaligus untuk melihat peluang apakah ada tokoh lain yang berpotensi untuk menjadi kandidat cawapres Anies.

Baca juga: Sindir Ada yang Takut Hilang Kekuasaan, Anies: Dia Tak Hargai Prinsip Demokrasi

Hal yang sama pun disampaikan oleh Willy. Dalam menentukan sosok bakal cawapres Anies, pihaknya tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek elektabilitas semata.

Selain itu, pihaknya juga masih membuka komunikasi dengan pihak lain, di luar lima sosok yang telah berkomunikasi secara informal dengan KPK. Salah satunya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Namun, Willy menyebutkan, bagi KPP saat ini, tak mungkin figur cawapres dipilih dari eksternal koalisi.

“Kan enggak mungkin ada nama di luar lingkaran. Terus kalau Pak Airlangga mau (jadi cawapres), ya masuk (KPP) dulu. Perundingannya bisa berubah lagi, jadi kami membuka diri, kan belum final. Berarti kuncinya belum kunci mati,” imbuh dia.

Baca juga: Anies Klaim Koalisi Perubahan Terus Bergerak Saat Ramadhan: Bukan Atraksi Sekedar untuk Jadi Percakapan

KPP kerja dalam diam

Sementara itu, Anies yang mengadakan pertemuan dengan Tim Delapan KPP, menyampaikan sejumlah capaian kinerja yang telah dilakukan koalisinya menjelang Pemilu 2024.

Ia mengklaim, koalisi yang diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera itu lebih banyak bekerja dalam diam, bila dibandingkan dengan koalisi lain.

Alasannya, KPP tak ingin membuat kegaduhan publik jelang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

“Ini bukan main-main, ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan,” tutur Anies.

Ia menyatakan KPP lebih memilih untuk langsung menyapa masyarakat dan menangkap keresahan yang dialami saat ini.

Baca juga: Ditanya soal Wacana Diduetkan dengan Airlangga, Anies: Kalau Tidak di Koalisi, Sulit

Ada tiga hal yang kemudian bakal diperjuangkan oleh KPP ke depan, yaitu, kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, dan harga bahan pokok yang tinggi.

Terlalu banyak gimmick politik, lanjut Anies, tak terlalu penting karena justru akan memicu keresahan publik.

“Jadi tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan percakapan-percakapan yang tidak produktif,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com