1 Prototipe Jet Tempur KF-21 Boramae Akan Dikirim ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto mengonfirmasi satu prototipe pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae akan dikirim ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Gandi sehari setelah prototipe pesawat dengan nomor ekor 004 sukses menjalani uji terbang pada Senin (20/2/2023).

Meski demikian, Gandi urung memberikan jawaban pasti mengenai seri mana yang akan diterima Indonesia.

Ia hanya memastikan bahwa purwarupa KF-21 Boramae yang akan dikirim ke Indonesia merupakan unit berikutnya setelah prototipe keempat.

"Berikutnya (setelah prototipe seri 004)," ujar Gandi kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Gandi mengungkapkan, prototipe keempat berkursi tandem menjalani uji terbang di Pangkalan Udara Sacheon yang berada di Provinsi Gyeongsang Selatan.

Prototipe tersebut dipiloti oleh Mayor Jeong Seun Hyeon dari Royal Korea Air Force (RoKAF).

Menurut Gandi, pesawat lepas landas pukul 11.18 waktu setempat dan mendarat pada pukul 11.54 waktu setempat.

Ia menyebut penerbangan tersebut berlangsung aman dan lancar.

"Selama flight test prototipe nomor empat di ikuti oleh dua pesawat chaser FA-50. Untuk test pilot RI melaksanakan observasi jalannya flight test di ruang remote MCR," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, jet tempur KF-21 Boramae merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

Kedua negara meneken perjanjian kerja sama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KF-21 Boramae pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Perjanjian itu meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Dua tahun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Dalam kontrak kerja sama itu, Pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20 persen.