Kontroversi Lelang Kepulauan Widi, KKP Minta PT LII Urus Izin Pemanfaatan Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) mengurus izin pemanfaatan laut Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Kepulauan Widi dilelang di situs lelang asing.

"KKP meminta PT LII sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," ujar staf khusus Bidang Komunikasi Publik KKP, Wahyu Muryadi, kepada Kompas.com pada Selasa (6/12/2022).

Wahyu menjelaskan bahwa PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pihak yang akan mengambil manfaat saat akan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," kata Wahyu.

Baca juga: KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

Ia mengutip Undang-undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa setiap pengusaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada KKP.

Beleid yang sama juga, disebutnya, mengatur bahwa akses pemanfaatan semacam itu harus beroleh PKKPRL dari Menteri kelautan dan Perikanan.

"Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA," ujar Wahyu.

Mengomentari isu pelelangan Kepulauan Widi, Wahyu menjelaskan bahwa badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Apalagi, mayoritas wilayah di gugusan kepulauan itu merupakan kawasan konservasi.

"Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia," kata Wahyu.

Baca juga: KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Sebelumnya ramai diberitakan CNN bahwa Kepulauan Widi akan dilelang oleh situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika.

Ada lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan disebut Widi Reserve, yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektar.

CNN menambahkan, hukum Indonesia menyatakan bahwa non-warga negara Indonesia (WNI) tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut.

Akan tetapi, pembelian Kepulauan Widi dapat disiasati dengan membuat pemilik akhirnya mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Sotheby's Concierge Auctions Charlie Smith mengharapkan, tawaran untuk Kepuluan Widi menjadi besar.

“Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau,” kata Smith dalam pernyataan pers.

Baca juga: Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Melalui situs Sotheby's Concierge Auctions, pelelangan Kepulauan Widi akan dibuka pada 8 Desember pukul 04.00 Eastern Standard Time (EST) atau pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pelelangan akan berlangsung online hingga 14 Desember.

Tidak ada harga dasar, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar 100.000 dollar AS (Rp 1,5 miliar) untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Pada 2015, Kompas.com memberitakan, ada nota kesepahaman yang ditandatangani Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan PT LII untuk mengembangkan sektor pariwisata di Widi.

Dalam nota kesepahaman, PT LII diberikan hak mengelola Kepulauan Widi selama 35 tahun, setelah itu akan ditinjau kembali.

Sebagai gantinya, PT LII mempunyai tanggung jawab sosial alias corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat lokal, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat.

Namun, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi, sejak MoU diteken pada 2015, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan perusahaan tersebut untuk mengembangkan ekoturisme sebagaimana kesepakatan.

Kemendagri juga mengeklaim akan mengevaluasi bahkan tak menutup kemungkinan mencabut izin PT LII, melalui tangan pemerintah daerah.

Baca juga: Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing