Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Toto TIS Suparto
Editor Buku Lepas, Ghostwritter

Editor Buku

Tafsir Teguran Jokowi kepada Mendag Zulkifli Hasan

Kompas.com - 13/07/2022, 11:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BELUM genap sebulan bekerja, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ditegur Presiden Joko Widodo.

Teguran Jokowi dilakukan secara terbuka. Barangkali agar publik tahu bahwa sebagai Presiden, ia harus menegur menteri yang tidak fokus kerja, tidak fokus mendahulukan kepentingan rakyat.

Begini kata Presiden: "Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng".

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menyerahkan bantuan sosial di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/07/2022).

Apa latar belakang teguran itu? Tak lain adalah tindakan Mendag Zulkifli yang "aji mumpung". Mumpung jadi menteri, ia memanfaatkan jabatannya untuk mengkampanyekan anaknya yang akan maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024.

Dalam laporan Kompas TV, Zulkifli Hasan meminta warga Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, untuk memilih anaknya, Futri Zulya Savitri saat pembagian minyak, Sabtu (9/7/2022).

Sembari memberikan minyak goreng, Zulhas memberi pesan kepada penerima agar memilih anaknya.

"Uangnya enggak usah, dikantongin aja. Rp 10.000 yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Nanti pilih Futri, ada deh ginian (pembagian minyak) dua bulan sekali," tutur Zulkifli dikutip dari Kompas TV.

Ojo aji mumpung

Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah mengeluarkan ucapan "ojo kesusu" (jangan buru-buru) saat merespons hiruk pikuk calon presiden 2024.

Meminjam ucapan "ojo kesusu" itu, maka bolehlah teguran Jokowi ditafsir lebih ringkas menjadi "ojo aji mumpung" (jangan aji mumpung).

Ada nasihat Jawa terkait aji mumpung ini. Bunyinya: "Beda kang ngaji mumpung/Nir waspada rubedane tutut/ kakinthilan manggon anggung atut wuri/Tyas riwut ruwet dahuru/Korup sinerung anggoroh".

Kutipan itu merupakan nasihat R Ngabehi Ranggawarsita, dalam Serat Sabdatama, pupuh Gambuh bait ke empat.

Artinya kurang lebih: Lain dengan yang aji mumpung; hilang kewaspadaan, masalah selalu bersamanya; Mengikuti terus dari belakang; Hati amat bernafsu, ruwet, tidak tenteram; tidak setia menyembunyikan dusta

Jadi mau ditegaskan oleh pujangga Kasunanan Surakarta itu bahwa “ngaji-aji mumpung” itu membuat orang malah tidak waspada, lupa daratan dan ujung-ujungnya tidak tentram.

Para leluhur punya "ilmu titen" (bukan saintifik, tetapi pengamatan yang berulang-ulang) bahwa mereka yang aji mumpung justru tidak tentram dalam keseharian, acap mengalami kemenumpulan alam perasa.

Padahal kemenumpulan alam perasaan, sebagaimana pernah disoroti beberapa guru besar psikologi, akan membuat pejabat mengalami alienasi dengan rakyat.

Ini sungguh sindrom yang sangat mengkhawatirkan. Sebab, alienasi bisa diartikan sebagai “bersikap tidak peduli atau tidak bersahabat”. Bagaimana jadinya jika pejabat mengalami sindrom alienasi seperti itu?

Ojo kaget

Namun Mendag adalah pilihan prerogatif Presiden Jokowi. Kepala Negara lebih memilih kalangan partai politik ketimbang orang profesional untuk mengatasi kemelut minyak goreng.

Tentu saja "ojo kaget" (jangan kaget) manakala ada "keajimumpungan" ala Mendag Zulkifli tersebut.

Sebagai orang parpol, Zulkifli tentu berhitung ada keuntungan politik yang bisa diraih dari aktivitas bagi-bagi minyak goreng.

Senyampang bagi minyak goreng (sebagai Menteri Perdagangan), sekaligus saja mengkampanyekan anaknya (sebagai Ketua Parpol).

Ibarat syair lagu, "engkau memulai, engkau mengakhiri". Maka, engkau yang memilih, engkau yang cari solusi. Dalam hal ini solusinya adalah teguran.

Teguran itu, diharapkan akan mempertajam kesadaran refleksif. Anthony Giddens, misalnya, menjelaskan bahwa kesadaran refleksif membuat seseorang bertindak dengan berpikir, berjarak dan memaknai setiap tindakannya.

Kesadaran inilah yang akan membimbing seseorang untuk memutuskan sebuah tindakan, pantas atau tidak pantas.

Namun persoalan yang acap melilit insan manusia antara lain sulit untuk membangun kesadaran refleksif karena manusia berkejaran dengan waktu sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk berefleksi.

Sejumlah etikawan menyarankan untuk membalik keadaan: jangan waktu mengendalikan kita, tetapi kita mengatur waktu.

Kapan waktu untuk mengabaikan hiruk pikuk duniawi, dan kapan untuk refleksi diri sejenak. Refleksi diri merupakan sarana mengasah kesadaran refleksif.

"Berlompatlah dari dunia profan menuju yang sakral barang beberapa menit". Banyak yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi sehingga lupa keabadian dunia sakral.

Saat berlompat itulah kesadaran praktis ditinggalkan, dan saat itulah tengah menuju pintu kesadaran refleksif.

Maka dari itu, sebelum larut dalam kesadaran praktis, sisihkan waktu setiap akan bertindak dengan memikirkan secara matang; apakah tindakan ini bermakna?

Apakah memberikan kontribusi bagi banyak orang? Jangan sampai, tindakan itu merugikan orang lain! Bahkan bikin malu diri sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com