Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun, KPU Sebut Masih Mungkin Ditekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun masih mungkin ditekan.

Saat ini KPU sedang melakukan peninjauan dan penghitungan kembali kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Anggaran yang sudah diajukan sekitar Rp 86 triliun, sudah di-review lalu dirasionalisasi menjadi sekitar Rp 76,6 triliun. Ada kemungkinan nanti masih ketemu angka yang rasional, efisien, dan efektif," ujar Hasyim dalam keterangan pers usai pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Jokowi Lantik 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027, Ini Daftar Namanya

Dia melanjutkan, pada tahun ini kegiatan besar KPU adalah pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.

Tahapan pendaftaran alan dimulai pada Agustus mendatang.

"Sehingga, pada Desember akan kita ketahui partai politik peserta Pemilu 2024," tutur Hasyim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun, PDIP: Tentu Perlu Dihitung Ulang

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," tambah Kepala Negara.