Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Pilih Penajam Paser Utara Jadi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 15/03/2022, 10:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi dibangunnya ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Menurut Jokowi, lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia.

"Diputuskan di Kalimantan timur di Penajam Paser Utara karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengah ya di sini," ujar Jokowi dalam sesi tanya jawab dari lokasi IKN Nusantara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Pekerjaan Rumit, Butuh Waktu 15-20 Tahun

Jokowi melanjutkan, pemilihan lokasi IKN ini bermula pada 2014 saat dirinya meminta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kembali melakukan kajian mengenai pemindahan ibu kota.

Saat itu tercatat sejumlah pilihan lokasi yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga titik.

Baca juga: Bakal Dihadiri Jokowi, Kemendagri Jelaskan Aturan Prokes untuk Pelaksanaan MotoGP Mandalika

Saat akhirnya dipilih Penajam Paser Utara, Jokowi mengatakan, ada pertimbangan ketersediaan lahan yang menjadi latar belakangnya.

"Tetapi, yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya (penduduknya) ada di Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau," jelas presiden.

"Kemudian juga produk domestik bruto (PDB) ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau tidak menuju ke Jawa sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat," lanjutnya.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Sirkuit Mandalika

Jokowi menambahkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara merupakan pekerjaan raksasa sehingga membutuhkan waktu panjang, antara 15-20 tahun baru bisa selesai.

Namun, dengan sudah ditunjuknya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, Jokowi yakin akan lebih mudah memetakan realisasinya.

"Dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita, wakil kepala otorita, nanti yang siapkan kelembagaan sudah ada, perencanaan lebih detail, detailed engineering design (DED) dan sebagainya disiapkan, sehingga makin kelihatan nanti. Yang paling penting memang infrastruktur dasar yang segera dimulai," pungkas Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com