HET Minyak Goreng Diprotes Pedagang, Wapres: Kita Pertimbangkan Kepentingan Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyatakan, kebijakan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya pedagang.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons keluhan pedagang yang menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi para pedagang di pasar rakyat.

"Untuk harga itu kami mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya pedagang pasar, produsen, tetapi juga masyarakat dan konsumen. Ini kebijakan-kebijakan yang harus dipaksa diambil oleh pemerintah," kata Ma'ruf di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Viral, Video Lautan Manusia di Lubuklinggau, Ternyata Antrean Minyak Goreng yang Digelar Pemda

Dalam rangka memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, Ma'ruf meminta agar pengusaha tidak melakukan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.

Dia juga meminta ada penegakan hukum terhadap spekulan yang menimbun minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

"Ini akan kami tegakkan demi semuanya, baik pasokan komoditasnya, ketersediaan pasokanya, maupun kelancaran distribusinya, harganya juga, ini semua bisa secara komprehensif kita persiapkan," ujar Ma'ruf.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menambahkan, pemerintah telah mendorong produsen untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional.

Ia memastikan, pemerintah tidak akan menaikkan HET minyak goreng dalam waktu dekat.

"Harga  Rp 11.500 memang itu untuk masyarakat dan memang pemerintah tidak mau menaikkan sampai ini berjalan dengan baik. Jadi tugas pemerintah menyiapkan barangnya, kemudian harganya," ujar Arief.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul minimnya pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional hingga pekan ini. Ketua Umum DPP APPSI, Sudaryono mengatakan, pedagang pasar masih kesulitan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Konsekuensinya, harga minyak goreng yang dijual di pasar tradisional saat ini masih relatif mahal ketimbang yang ditawarkan ritel modern.

Sudaryono menilai, implementasi atas kebijakan tersebut tidak adil dan merata. Menurut dia, pemerintah lebih memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern.

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryono seperti disiarkan Kompas TV, Kamis kemarin.

Hal itu, tentu merugikan pedagang pasar rakyat, karena banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern.

Di sisi lain, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena harga jualnya yang memang masih tinggi, yaitu berkisar antara Rp 17.000 sampai Rp 21.000 per liter.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," ujarnya.