Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Defensif dan Contohnya

Kompas.com - 03/02/2022, 01:30 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Korupsi adalah penyelahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Korupsi merupakan subordinasi atau peletakan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum.

Tindakan korupsi dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang diderita oleh masyarakat luas.

Salah satu jenis korupsi yang marak terjadi adalah korupsi defensif.

Korupsi Defensif

Korupsi defensif sering disebut juga korupsi untuk bertahan.

Korupsi defensif adalah perilaku korban pemerasan. Tindakan korupsinya dilakukan untuk mempertahankan diri.

Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang dan hal yang dihargainya.

Ketika seorang pejabat korup yang tindakan korupsinya terbongkar oleh orang lain, orang yang mengetahui korupsi memanfaatkan kondisi dengan meminta uang dalam jumlah besar.

Biasanya disertai ancaman akan melaporkan korupsinya kepada pihak berwajib apabila permintaannya tidak dipenuhi.

Contoh Korupsi Defensif

Pemberian barang atau jasa kepada pelaku pemerasan seolah-olah menjadi alasan pembenaran bagi korban pemerasan untuk melakukan tindak korupsi.

Salah satu contoh korupsi defensif yang dekat dengan masyarakat adalah dalam kasus tilang menilang oleh polisi lalu lintas.

Seorang polisi menangkap seorang pengendara karena menerobos lampu merah. Secara prosedural, seharusnya pengendara tersebut menerima surat tilang untuk mengikuti sidang di pengadilan.

Oknum polisi tersebut menawarkan cara cepat dengan meminta sejumlah uang tunai kepada pengendara. Pengendara tersebut mengetahui bahwa tindakan polisi tersebut salah dan melanggar hukum.

Pengendara merekam pembicaraan polisi tersebut dengan telepon genggamnya. Lalu mengancam akan melaporkan tindakan polisi tersebut kepada pimpinannya jika polisi tersebut tidak memberi sejumlah uang.

Demi melindungi diri dan pekerjaannya, oknum polisi lalu lintas yang merasa terancam memberi si pengendara sejumlah uang yang diminta. Tindakan oknum polisi lalu lintas ini merupakan tindakan korupsi defensif.

Korupsi defensif juga sering terjadi pada kasus pembukaan perkebunan sawit. Dalam pengurusan izin usaha perkebunan, pengusaha harus berurusan dengan pejabat pengawas.

Ketika pengusaha melakukan penebangan liar tanpa memiliki izin pemanfaatan kayu, mereka sering memberi suap kepada pejabat pengawas untuk mencegah masalah yang akan ditimbulkan oleh pejabat pengawas.

 

Referensi

  • Chandra, Dhavis Alvi dkk. 2021. Langkahku Masa Depanku (Kajian Antologi Budaya Antikorupsi). Kediri: CV Srikandi Kreatif Nusantara
  • Alatas, Syed Hussein. 1975. The Sociology of Corruption. Singapura: Delta Orient
  • Chaerudin dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama
  • Santosa, Prayitno Iman. 2022. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis. Bandung: Penerbit Alumni
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com