Moeldoko: Tak Mudah Hilangkan Politik Uang, Kecurangan atau Strategi Bobotoh di Pilkades

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa politik uang dan kecurangan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) tak mudah dihilangkan. Namun demikian, bukan berarti praktik tersebut tak bisa dihindari.

Hal itu Moeldoko sampaikan dalam sebuah diskusi daring terkait Pilkades, Kamis (9/9/2021).

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam Pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis.

Moeldoko pun mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan Pilkades yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Sebagaimana diketahui, Pilkades serentak akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama Moeldoko juga menyoroti peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Ia mengatakan, dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Baca juga: Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Peggunaan dana desa sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

"Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” ujarnya.

Moeldoko mengungkap bahwa kendala pengelolaan dana desa umumnya disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM).

Oleh karenanya, ia mendorong para kepala desa menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat guna, utamanya dalam penanganan dampak pandemi virus corona.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Moeldoko, desa merupakan entitas terdepan dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini desa seharusnya berperan aktif untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Untuk itu, pengelolaan dana desa harus tepat sasaran dan tepat guna.

Baca juga: 271 Desa di Garut Gelar Pilkades Tahun Ini, Minat Warga Jadi Kades Tinggi di Masa Pandemi

Selain pengelolaan dana desa, lanjut Moeldoko, kepala desa harus mampu meningkatkan nilai jual yang dimiliki desa ke pasar dunia. Sebuah desa di Yogyakarta misalnya, sukses mengekspor hasil kerajinan melalui e-commerce.

Dengan mengoptimalkan potensi desa, diharapkan warga menjadi lebih makmur dan sejahtera.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja, tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya,” kata Moeldoko.