KILAS

Doni Monardo Minta Masyarakat Pertahankan Semangat Memerangi Covid-19

Kompas.com - 23/11/2020, 15:24 WIB
Doni Monardo menyampaikan aturan tindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan saat akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (19/11/2020).
DOK. covid19.go.idDoni Monardo menyampaikan aturan tindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan saat akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (19/11/2020).

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas ( Satgas) Satgas Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo mengajak berbagai elemen masyarakat lain mempertahankan semangat memerangi Covid-19,

"Hal itu harus terus dilakukan karena semua belum tahu kapan Covid-19 berakhir," ujar Doni dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (22/11/2020).

Doni memaparkan, Indonesia pernah menekankan angka Covid-19 hingga sampai pada titik terendah pada September lalu yang berjumlah 41.000 kasus.

"Namun sayangnya, hari-hari ini naik-naik ke posisi 63.696 korban, baik yang ringan, sedang, berat, maupun kritis. Bahkan angka kematian saat ini lebih dari 15.000 orang." tuturnya.

Baca juga: Beredar Foto Paket Bantuan Berlogo BNPB untuk Kampanye Pilkada Surabaya, Ini Klarifikasinya

Melihat perkembangan terakhir itu, Doni mengajak masyarakat untuk prihatin terhadap peningkatan kasus, terutama di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"Dua hari terakhir Jakarta mencapai rekor tertinggi," kata Doni seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima, Senin (23/11/2020).

Angka positif terakhir Jakarta, lanjut Doni, mencapai 1.579 korban, padahal sebelumnya di bawah 1.000 bahkan beberapa waktu lalu pernah di bawah 800 kasus per hari.

Baca juga: Pasien Covid-19 Melonjak Drastis, Pemkot Salatiga Tambah Ruang Isolasi dan Relawan

Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya penambahan kasus, Doni berharap, pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 terus ditingkatkan.

Menurut dia, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang penularan Covid-19 dan proses transmisinya, apakah lewat aerosol atau droplet.

“Edukasi dan sosialisasi terus kita lakukan tanpa henti, termasuk upaya mencegah terjadinya kerumunan," imbuhnya.

Hindari kerumunan massa

Lebih lanjut Doni menegaskan, komitmen menyelamatkan jiwa manusia harus ditempatkan pada posisi tertinggi.

"Semua yang mengancam keselamatan jiwa manusia harus kita hindari. Termasuk kegiatan pengumpulan massa," tegasnya.

Senada dengan Doni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Covid-19 dan menyerukan kasus serupa tidak terulang.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan, peristiwa kerumunan itu, tak ubahnya seperti hendak menghancurkan kerja keras semua pihak dalam 10 bulan terakhir dalam menanggulangi Covid-19.

Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (22/11/2020).Dok. Humas BNPB Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (22/11/2020).

Ramly mengatakan, untuk mencegah kejadian serupa, MUI berkomitmen terus mendukung dan meminta Satgas mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

Baca juga: Sejumlah Pegawai Positif Covid-19, Kantor Lurah Petamburan Masih Ditutup

“Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa diringankan," kata dia.

Di samping itu, Ramly menyebut, tak kurang dari 12 fatwa sudah dikeluarkan MUI terkait situasi pandemi.

Adapun fatwa yang dimaksud Ramly antara lain, tata cara sholat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19.

Berikutnya mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19, lalu Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha di rumah masing-masing, dan banyak fatwa lain.

Baca juga: Muncul Klaster Baru hingga Peningkatan Keterisian RS Covid-19 Pascalibur Panjang dan Acara Rizieq Shihab

Keprihatinan serupa disampaikan Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Ketua Satgas Covid-19 PBNU, M. Makky Zamzami.

Makky juga mengimbau, Satgas Covid-19 dan segenap pemangku kepentingan penanganan Covid-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020.

Menurutnya, mencermati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa Covid-19, diperlukan strategi pendekatan yang diperbaharui.

"Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi tidak monoton," katanya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Warga yang Berkerumun di Soekarno-Hatta hingga Petamburan Bersedia Dites Usap

Bila perlu, kata dia, pendekatan itu disesuaikan dengan kearifan lokal.

"Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,” kata Makky.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Covid-19 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Arif Nur Kholis melaporkan, dari 82 Rumah Sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini telah merawat 17.000 pasien Covid-19.

"Angka penambahan korban Covid-19 terus betambah dari hari ke hari," imbuhnya.

Baca juga: Mayoritas Pasien Covid-19 di Kota Bekasi adalah Perempuan, Ini Penyebabnya

Untuk itu, menurut Arif, agar tidak terjadi penambahan kasus, poin penting adalah perubahan perilaku.

"Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun," ujarnya.

Menurut Arif, hal itu bisa diatasi dengan terus menggencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema.

"Pasalnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas. Demikian pula sebaliknya," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X