Jokowi Diminta Instruksikan Pejabat Publik Terbuka jika Positif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan meminta Presiden Joko Widodo membuat instruksi kepada para pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bersikap terbuka jika terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seorang pejabat publik agar penularan Covid-19 tidak makin meluas.

"Harus ada komando langsung dari presiden agar pejabat publik terbuka. Jadi perlu ditegaskan, jika pejabat publik positif Covid-19 harus declare," kata Djohermansyah saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Jubir Gerindra Sebut Menteri KKP Edhy Prabowo Sudah Sembuh dari Covid-19

Djohermansyah mengatakan, pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Presiden Institut Otonomi Daerah itu menuturkan, Covid-19 semestinya tidak dipandang sebagai sebuah aib.

Terlebih lagi, para pejabat publik kerap memiliki riwayat kontak dengan banyak orang.

"Mungkin ada yang berpikir ini aib atau tidak enak, karena kultur kita cenderung seperti itu. Tidak mau membuka penyakit dan menganggapnya privasi. Tapi ini bukan soal itu, ini adalah virus yang bisa menular, sehingga wajib bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk declare," tuturnya.

Baca juga: Jubir Gerindra: Edhy Prabowo Sempat Masuk ICU, tapi Hasil Swab Sudah Negatif

Dengan demikian, mereka yang merasa pernah memiliki riwayat kontak dengan pejabat publik tertentu dapat segera memeriksakan diri.

Jika pejabat publik menutupi statusnya sebagai pasien Covid-19, justru akan membahayakan keselamatan banyak orang.

"Kalau terbuka, maka orang yang berkontak akan waspada, sehingga dapat memeriksakan diri dan melakukan langkah-langkah pencegahan," kata dia.

"Sementara kalau diam saja, orang-orang yang bertemu itu kan tidak tahu. Akhirnya tidak periksa dan mungkin menularkan ke lingkungan sekitarnya," imbuhnya.

Baca juga: Edhy Prabowo Masuk RSPAD, Ini Kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan

Mengutip data Litbang Kompas, sejak Maret hingga pertengahan September 2020, tercatat 20 pejabat daerah (gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota) positif Covid-19. Dari 29 nama itu, 24 sembuh dan 5 meninggal dunia.

Pada Rabu (16/9/2020), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meninggal dunia akibat Covid-19.

Selain itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sempat terpapar Covid-19. Namun, Edhy disebutkan sudah sembuh.

Kabar mengenai Edhy yang positif Covid-19 ini sebelumnya simpang siur dan tak ada pihak yang memberikan pernyataan resmi.

"Saya sudah lakukan komunikasi via telepon dengan Saudara Edhy Prabowo dan Saudara Edhy Prabowo dalam kondisi merasa keadaannya sehat dan sudah makan enak, dan alhamdulillah hasil swab sudah negatif," kata Dasco, Rabu (16/9/2020).