Kompas.com - 12/09/2020, 12:53 WIB
Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya didukung pemerintah pusat.

Agus menyayangkan, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Sangat baik (PSBB total), tetapi kabinet di bawah jadi berkelahi sendiri lihat Menko menyalahkan, kalau menyalahkan, bagaimana masyarakat," kata Agus dalam diskusi secara virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Agus juga menduga, sebelum Anies mengumumkan akan menerapkan PSBB total, mantan Mendikbud itu sudah mengantongi izin dan perintah dari presiden.

Baca juga: Aturan Belum Jelas, Bima Arya Pertanyakan SIKM Jakarta jika PSBB Total Diterapkan

"Kemarin gubernur DKI bilang lockdown, itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri pasti itu pemerintah presiden, karena habis rapat kabinet presiden mengatakan kesehatan lebih penting sudah berbalik," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bima Arya Sugiarto menilai, komitmen pemerintah pusat dan daerah sama dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arya juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan pelaksanaan PSBB total pada 14 September 2020, mendatang.

"Mas Anies Baswedan bilang Pemprov masih harus rapat dengan pemerintah pusat Sabtu ini, jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai ini, tapi saya yakin komitmennya sama," kata Arya.

Baca juga: Tidak PSBB Total Seperti Jakarta, Gubernur Banten: Kami Tak Kenal Rem Darurat

Sebelumnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

Nasional
Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

PPKM Level 4 Diberlakukan, Pemerintah Tetap Larang TKA Masuk ke Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

UPDATE 28 Juli: Tambah 1.824, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 88.659 Orang

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 558.392 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Kekerasan Prajurit ke Warga di Merauke, KSAU Segera Copot Danlanud dan Dansatpom

Nasional
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 43.856 Orang

Nasional
Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Mendagri Klaim Keberhasilan PPKM Tampak di Indramayu

Nasional
Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Nasional
UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Nasional
Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X