Menteri Jokowi Kritik PSBB DKI, Pengamat: Semua Menteri Harusnya Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya didukung pemerintah pusat.

Agus menyayangkan, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Sangat baik (PSBB total), tetapi kabinet di bawah jadi berkelahi sendiri lihat Menko menyalahkan, kalau menyalahkan, bagaimana masyarakat," kata Agus dalam diskusi secara virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Agus juga menduga, sebelum Anies mengumumkan akan menerapkan PSBB total, mantan Mendikbud itu sudah mengantongi izin dan perintah dari presiden.

Baca juga: Aturan Belum Jelas, Bima Arya Pertanyakan SIKM Jakarta jika PSBB Total Diterapkan

"Kemarin gubernur DKI bilang lockdown, itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri pasti itu pemerintah presiden, karena habis rapat kabinet presiden mengatakan kesehatan lebih penting sudah berbalik," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bima Arya Sugiarto menilai, komitmen pemerintah pusat dan daerah sama dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Arya juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan pelaksanaan PSBB total pada 14 September 2020, mendatang.

"Mas Anies Baswedan bilang Pemprov masih harus rapat dengan pemerintah pusat Sabtu ini, jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai ini, tapi saya yakin komitmennya sama," kata Arya.

Baca juga: Tidak PSBB Total Seperti Jakarta, Gubernur Banten: Kami Tak Kenal Rem Darurat

Sebelumnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.