Kompas.com - 21/07/2020, 13:36 WIB
Petugas menggunakan pelindung wajah mengecek suhu tubuh staf yang datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, di Padang, Jumat (10/7/2020). KPU pusat menyiapkan perlengkapan APD dan fasilitas kesehatan untuk panitia dan peserta pemilu di daerah sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/pras. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraPetugas menggunakan pelindung wajah mengecek suhu tubuh staf yang datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, di Padang, Jumat (10/7/2020). KPU pusat menyiapkan perlengkapan APD dan fasilitas kesehatan untuk panitia dan peserta pemilu di daerah sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib diterapkan pada gelaran Pilkada 2020.

Ia menyebut bahwa protokol kesehatan harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat.

"Protokol kesehatan harus diterapkan di semua tahapan Pilkada yang berorientasi perlindungan kesehatan," kata Oscar saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu RI, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Hanura Minta PSI Berjiwa Besar Dukung Muhamad-Sara di Pilkada Tangsel 2020

"Protokol kesehatan ini akan memberikan perlindungan kesehatan baik bagi penyelenggara dan pengawas, maupun bagi masyarakat," tuturnya.

Oscar menyebut bahwa penularan Covid-19 masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Belakangan angka penularan justru kian meningkat.

Namun, kata dia, hal ini tidak boleh menyurutkan tekad untuk melaksanakan Pilkada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, untuk menjamin keamanan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pilkada kali ini.

"Kemenkes tentunya harus dan akan mendukung terus pelaksanaan pilkada, baik bagi tahapan yang ada di KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), Panwaslu (panitia pengawas pemilu), PTPS (pengawas TPS), maupun masyarakat bekerja sama dengan pemda setempat melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota," ujar Oscar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyambut baik kerja sama antara pihaknya dengan Kemenkes.

Menurut Abhan, melalui kerja sama tersebut pihaknya ingin memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan tidak berpotensi menyebarkan virus, mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan petugas secara door to door, tahapan kampanye, hingga pemungutan suara.

"MoU ini diharapkan menjadi dasar kebijakan kita bagaimana pelaksanakan untuk mensosialisasikan Pilkada ini sukses, tentu sukses tahapan dan sukses juga menjaga kesehatan masyarakat," kata Abhan.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, Bawaslu Berharap Gugurnya Penyelenggara Pemilu Tak Terulang

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.