Kemenkes: Protokol Kesehatan Covid-19 Wajib Diterapkan di Pilkada

Kompas.com - 21/07/2020, 13:36 WIB
Petugas menggunakan pelindung wajah mengecek suhu tubuh staf yang datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, di Padang, Jumat (10/7/2020). KPU pusat menyiapkan perlengkapan APD dan fasilitas kesehatan untuk panitia dan peserta pemilu di daerah sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/pras. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraPetugas menggunakan pelindung wajah mengecek suhu tubuh staf yang datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, di Padang, Jumat (10/7/2020). KPU pusat menyiapkan perlengkapan APD dan fasilitas kesehatan untuk panitia dan peserta pemilu di daerah sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib diterapkan pada gelaran Pilkada 2020.

Ia menyebut bahwa protokol kesehatan harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat.

" Protokol kesehatan harus diterapkan di semua tahapan Pilkada yang berorientasi perlindungan kesehatan," kata Oscar saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu RI, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Hanura Minta PSI Berjiwa Besar Dukung Muhamad-Sara di Pilkada Tangsel 2020

"Protokol kesehatan ini akan memberikan perlindungan kesehatan baik bagi penyelenggara dan pengawas, maupun bagi masyarakat," tuturnya.

Oscar menyebut bahwa penularan Covid-19 masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Belakangan angka penularan justru kian meningkat.

Namun, kata dia, hal ini tidak boleh menyurutkan tekad untuk melaksanakan Pilkada.

Oleh karenanya, untuk menjamin keamanan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pilkada kali ini.

"Kemenkes tentunya harus dan akan mendukung terus pelaksanaan pilkada, baik bagi tahapan yang ada di KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), Panwaslu (panitia pengawas pemilu), PTPS (pengawas TPS), maupun masyarakat bekerja sama dengan pemda setempat melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota," ujar Oscar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyambut baik kerja sama antara pihaknya dengan Kemenkes.

Menurut Abhan, melalui kerja sama tersebut pihaknya ingin memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan tidak berpotensi menyebarkan virus, mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan petugas secara door to door, tahapan kampanye, hingga pemungutan suara.

"MoU ini diharapkan menjadi dasar kebijakan kita bagaimana pelaksanakan untuk mensosialisasikan Pilkada ini sukses, tentu sukses tahapan dan sukses juga menjaga kesehatan masyarakat," kata Abhan.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, Bawaslu Berharap Gugurnya Penyelenggara Pemilu Tak Terulang

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X