Marak Intimidasi Terkait Diskusi Bertema Papua, Amnesty Desak Polisi Mengusut

Kompas.com - 13/06/2020, 07:28 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mendesak polisi menyelidiki ancaman dan intimidasi terhadap orang yang terlibat dalam diskusi bertema Papua.

“Jika tindakan intimidasi ini memang benar melibatkan aparat negara, maka ini adalah preseden buruk dan jelas pelanggaran HAM. Kami mendesak agar polisi merespons dan menyelidiki kasus ini,” tutur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Usman pun mengaku mengalami sendiri gangguan tersebut ketika Amnesty menggelar diskusi bertema Papua pada Jumat (5/6/2020).

Menurut Usman, ia dan dua pembicara lainnya menerima panggilan masuk secara terus-menerus dari nomor yang berbeda. Nomor yang menelepon berasal dari luar negeri. Hal itu dinilai sangat mengganggu acara.

Baca juga: Bikin Seminar Online soal Papua, Ketua Pers Mahasiswa Unila Diteror OTK

Contoh lainnya baru-baru ini adalah gangguan yang dialami fasilitator dalam diskusi bertema diskriminasi rasial terhadap Papua. Acara itu digelar oleh Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung (Unila).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dilansir KompasTV, sebelum acara, salah satu panitia menerima pesan dari orang tak dikenal yang meminta diskusi dihentikan. Bahkan, pengirim pesan itu menyertakan data pribadi hingga menyebut nama orangtua secara lengkap.

Usman menegaskan, gangguan tersebut mengancam kebebasan berekspresi. Menurut dia, seluruh masyarakat seharusnya berhak berkumpul, berekspresi, dan mengemukakan pendapat secara damai.

Baca juga: Diskusi soal Papua Hadirkan Veronica Koman Disebut Tak Layak, Aliansi Dosen UI Bereaksi

Tak hanya itu, Usman juga menilai bahwa gangguan tersebut melanggar hak privasi.

“Bentuk ancaman ini bukan hanya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan pembungkaman terhadap publik, tapi juga pelanggaran atas hak privasi karena melibatkan peretasan,” tutur dia.

Intimidasi yang terjadi, katanya, juga dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Papua.

Sebab, gangguan menunjukkan ada pihak yang tidak ingin hak masyarakat Papua disuarakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X