Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Putuskan Pemulangan 238 Warga di Natuna

Kompas.com - 10/02/2020, 16:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah akan segera memutuskan mengenai teknis pemulangan 238 warga yang saat ini diobservasi di Natuna.

Menurut Yuri, saat ini pemerintah masih membahas teknis pemulangan bersama sejumlah pihak terkait.

"Saat ini sedang dirapatkan karena itu menyangkut berbagai pihak, baik Kemenkes, Kemenlu, Kemendagri, TNI, dan sebagainya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

"Kapan tepatnya pemulangan dan sebagainya akan diputuskan," lanjut dia.

Baca juga: Hari Ke-9 Karantina, WNI dari Wuhan Sehat, Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Natuna

Yuri hanya memastikan bahwa rute pemulangan akan dilakukan dari Natuna ke Jakarta terlebih dulu.

Setelah 238 warga tiba di Jakarta, barulah mereka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

"Intinya ke Jakarta dulu, baru diserahkan ke pemda. Lalu ke keluarga masing-masing," ujar dia.

Sementara itu, terkait kapan para WNI itu bisa kembali lagi ke Kota Wuhan, Yuri belum bisa memastikan.

Baca juga: Kisah Sedih Calon Pengantin di Natuna, Nyaris Gagal Nikah gara-gara Lokasi Resepsi Dekat Karantina Virus Corona

Sebab, saat ini Pemerintah China masih menutup kota tersebut.

Yuri menambahkan, secara umum 238 warga yang diobservasi saat ini dalam kondisi baik.

Berdasarkan pemantauan Kemenkes, tidak ada yang mengeluhkan sakit panas, gangguan saluran pernapasan, atau batuk yang menjadi indikator potensi penuralan virus corona.

"Semua dalam kondisi baik, " tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya, 238 warga dipulangkan dari Kota Wuhan, China, pada Minggu (2/2/2020).

Para warga itu langsung diobservasi di hanggar yang berada di Pangkalan TNI AU, Raden Sadjad, Natuna.

Baca juga: Kehidupan Warga Ranai di Natuna, Lokasi Karantina WNI, Masker Tak Diminati hingga Posko Kesehatan Sepi

Pemerintah menjadwalkan observasi sejak 2 Februari 2020 hingga 16 Februari 2020.

Meski mayoritas warga adalah WNI, tetapi ada pula WNA yang ikut dalam 238 orang yang diobservasi.

Kemenkes sebelumnya memastikan ada satu WNA berkebangsaan Amerika Serikat dalam rombongan itu.

Kemudian, ada satu WNA lain yang saat ini belum dipastikan status kewarganegaraannya oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com