Kapal China Masih Beroperasi di Natuna, Bakamla Kirim Dua Kapal Perkuat Diplomasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman mengungkapkan kondisi terakhir di perairan Natuna.

Menurut dia, hingga Selasa (7/1/2020) kapal-kapal milik China masih beraktivitas di perairan tersebut.

Meski kedua pihak, Indonesia dan China dalam hal ini melakukan komunikasi di lapangan, tetapi menurutnya belum bisa mencapai titik temu.

Kejadian bermula saat kapal pencari ikan dan coast guard China berlayar di kawasan Perairan Natuna.

Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes kepada China melalui Duta Besarnya di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna untuk memantau kondisi keamanan.

Baca juga: Kata Bakamla, Kapal China Masih Beroperasi di Perairan Natuna

Kendati telah melayangkan nota protes, kapal milik China masih terus beroperasi di Perairan Natuna.

"Yang jelas tadi pagi sudah laporan Menlu, bahwa masih ada coast guard mereka (China) di sekitar situ. Ada satu di luar, ada dua yang perkuatan di atas, di Pulau Nansha. Mungkin akan ada pergantian patroli mereka," ujar Taufiq di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Selain itu, Taufiq membenarkan bahwa kapal nelayan China juga masih berada di Natuna.

Komunikasi dengan kapal-kapal milik China itu tetap berjalan.

"Tapi sama isinya. Intinya begini, walaupun secara legal, kita tidak mengakui itu (tindakan kapal China) karena kita berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), mereka (China) berdasarkan sejarah. Jadi enggak akan ketemu," tutur dia.

"Tetapi apa pun itu yang ternyata ada di lapangan adalah dia punya klaim di sana. Jadi kalau itu enggak selesai maka sampai kapan pun akan seperti ini. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa harus ada orkestrasi tim antara operasi dan diplomasi," kata Taufiq.

Bakamla segera kirim dua kapal ke Natuna

Taufiq mengatakan, pihaknya akan memberangkatkan dua kapal ke Perairan Natuna.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung diplomasi Indonesia dengan China terkait persoalan Natuna.

"Kita imbangi mereka (China). Yang jelas saya akan memberangkatkan dua kapal (kapal Bakamla) dari Batam," ujar Taufiq.

Baca juga: Bakamla Akan Kirim Dua Kapal ke Natuna

Ia mengatakan, Indonesia tidak dalam posisi negosiasi dalam persoalan Natuna ini.

Namun, Indonesia menyadari China memiliki kekuatan sehingga tetap teguh pada pendirian mereka.

"Karena itu untuk mendukung diplomasi kita, saya hadir di sana. Intinya di situ," ucap Taufiq.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa posisi Bakamla dalam konteks kasus ini adalah bekerja berdasarkan aturan pelibatan.

Artinya, Bakamla berperan mencegah terjadinya konflik.

Hal ini, kata Taufiq, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Makanya beliau bilang tak ada kompromi masalah kedaulatan di sana. Tak ada diskusi, tetapi lakukan tindakan terukur. Nah terukur ini jangan terjadi salah kalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan menggangu hubungan baik kedua negara," ucap dia.

Menko Polhukam belum tahu motivasi di balik tindakan China

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, penguatan untuk patroli di Natuna tengah ditingkatkan.

Penguatan patroli ini melibatkan Bakamla yang dibantu TNI AL dan Polair.

"Sementara ini rutin saja, jadi patroli Bakamla juga lalu di-backing oleh TNI AL, Polair dan sebagainya memang sudah rutin begitu. Cuma sekarang perkuatannya ditingkatkan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/1/2020) malam.

Baca juga: Ini Alasan Mahfud MD Tolak Jalur Diplomasi Soal Natuna

Menurut Mahfud, Indonesia sudah mengetahui tabiat China terkait Natuna.

Namun, apa yang menjadi dasar tindakan China belum bisa dipastikan.

"Kan kita sudah tahu memang China begitu. Kita belum tahu di balik itu apa. Tetapi kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu dan itu ditegaskan kembali oleh Presiden di dalam rapat tanggal 6 Januari kemarin sore," ungkapnya.

"Itu sudah jelas tidak ada tawar-menawar kalau urusan melindungi itu," lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, tidak ada batas waktu toleransi untuk mengusir kapal milik China yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.

"Dalam hal ini, tidak ada batas waktu, karena itu operasi sehari-hari yang digelar di Natuna. Karena tingkat kerawanannya maka kami tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia," kata Yudo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perkuat Armada Patroli agar Polemik Natuna Tak Terulang

Dikutip dari Antara, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Yudo pun memutuskan untuk berkantor sementara di Natuna, menyusul masuknya nelayan dan penjaga pantai China di perairan wilayah perbatasan itu.

Ia mengatakan, Natuna masuk dalam wilayah kerja Kogabwilhan I sehingga dia bisa berkantor di sana.

"Wilayah Natuna masuk wilayah kerja Pangkogabwilhan I, saya bisa berkantor di Natuna, bisa berkantor di Tanjungpinang," katanya.