Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres Selesai, Nasdem Siapkan Konvensi Capres 2024 hingga Rekomendasi Hidupkan GBHN

Kompas.com - 11/11/2019, 15:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Committee (SC) Kongres ke-2 Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan, Kongres ke-2 Partai Nasdem resmi ditutup oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sugeng mengatakan, kongres yang digelar sejak tanggal 8 November itu menghasilkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru hingga rekomendasi-rekomendasi internal.

Rekomendasi pertama, kata dia, Partai Nasdem memiliki perhatian pada wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945.

Sugeng mengatakan, partainya ingin wacana tersebut dicermati serta menampung seluruh aspirasi rakyat.

"Kalau toh harus akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sekali lagi untuk isu amandemen 1945, Nasdem akan mendengarkan seluas-luasnya suara masyarakat melalui uji publik dan sebagainya melalui kampus dan kelompok masyarakat tokoh masyarakat dan seterusnya," kata Sugeng di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Megawati Disebut Bakal Hadir di Acara Hari Ulang Tahun Partai Nasdem

Sugeng mengatakan, partainya akan melakukan konvensi untuk calon presiden tahun 2024.

Ia mengatakan, konvensi capres akan dilakukan 2 tahun sebelum Pemilu 2024 dan terbuka pada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kader Nasdem.

"Konvensi insya Allah akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu, jadi kalau Pemilu 2024 maka konvensi dalam rangka mencari calon calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan Tahun 2022, dua tahun sebelum pemilu," ujar dia. 

Sugeng juga mengatakan, ke depannya silaturahim kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan, silaturahim kebangsaan tersebut tidak untuk "sharing power" tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk itu maka parpol melakukan terus-menerus apa yang disebut silaturahim kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan digarisbawahi tidak dalam rangka power sharing power block politic, semua adalah diartikan dalam kepentingan negara bangsa yang lebih luas," tutur dia. 

Baca juga: Panggung Nasdem untuk Anies Baswedan dan Agenda 2024

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, rekomendasi lain adalah ikut berkontribusi dalam bidang ekonomi yaitu Indonesia ramah investasi, merawat lingkungan, serta merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Maka dari itu peneguhan ideologi Pancasila menjadi sangat penting sebagaimana kita sebut 4 pilar utama Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com