Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Lahan Perkebunan

Kompas.com - 18/09/2019, 09:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh manusia dengan motif land clearing.

Motif pembakaran tersebut diterapkan karena lebih murah. Doni bahkan menyebutkan bahwa 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.

"Sebesar 99 persen karhutla akibat ulah manusia, 80 persen lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan," ujar Doni dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/9/2019).

Dalam karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan kali ini, kata dia, fenomena alam El Nino yang lemah dan menyebabkan kemarau panjang menjadi salah satu penyebab api sulit dipadamkan.

Baca juga: BNPB Kewalahan Padamkan Api, Kebakaran Meluas Kabut Asap Semakin Parah

Pasalnya, dalam kondisi tersebut curah hujan menjadi lebih sedikit.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar itu disinyalir untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri saat ini memiliki 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit.

Namun, dalam menangani masalah karhutla, kata dia, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pihak.

"Karhutla adalah ancaman permanen. Maka solusinya juga harus permanen," kata dia.

Menurut Doni Monardo, sinergi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi diperlukan untuk mengatasi penanganan karhutla.

Doni mengatakan, pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar.

Baca juga: Kebakaran Hutan, Tim Medis Disiagakan di Pusat Rehabilitasi Orangutan

Kemudian, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan yang kewenangannya berada di tangan kepala daerah.

"Pimpinan daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar," tutur dia.

Diketahui, hingga Selasa (17/9/2019), polisi telah menetapkan 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Jumlah tersebut bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan pada Senin (16/9/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com